Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bamsoet: PSBB Belum Efektif, Perlu Tindakan Represif bagi Pelanggar

Dia mendorong pemerintah pusat agar mendukung kebijakan pemerintah daerah yang melaksanakan PSBB dalam mengimplementasikan peraturan. Dengan demikian tidak terjadi salah pengertian dan tumpang tindih kebijakan yang merupakan salah satu faktor penghambat ketidakefektifan PSBB.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 April 2020  |  14:15 WIB
Suasana sepi terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Suasana sepi terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menurutnya hal itu terlihat dari  angka pasien positif Covid-19 di Jabodetabek yang masih tetap tinggi.

Dia mendorong pemerintah pusat agar mendukung kebijakan pemerintah daerah yang melaksanakan PSBB dalam mengimplementasikan peraturan. Dengan demikian tidak terjadi salah pengertian dan tumpang tindih kebijakan yang merupakan salah satu faktor penghambat ketidakefektifan PSBB.

“Dalam penerapan PSBB tahap kedua, harus ada ketegasan dari Gugus Tugas, Kepolisian dan TNI untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan, agar masyarakat dapat melaksanakan PSBB secara konsekuen, disiplin dan bertanggung jawab,” katanya.

Bamsoet juga mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi bagi para pelanggar PSBB. Tujuannya untuk mencegah situasi semakin memburuk.

“Saya mendorong seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah yang menerapkan PSBB agar membantu dan mematuhi PSBB sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Pandemi Covid-19 turut berdampak ke sektor pertanian dan perikanan sehingga berdampak pula pada nasib petani dan nelayan. Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah agar dapat memberikan bantuan kepada petani dan nelayan yang masih tetap harus produktif di tengah situasi saat ini.

Caranya melalui kelompok tani maupun nelayan agar bantuan tersebut tepat sasaran.

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP diminta agar dapat mencari solusi dari menurunnya harga ikan yang cukup drastis, misalnya dengan memberdayakan koperasi nelayan dan mengajak masyarakat menengah untuk dapat membeli ikan melalui belanja online. Alasannya, sejumlah nelayan saat ini mengalami kesulitan karena harga ikan yang turun drastis dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya yang tinggal di daerah kepulauan.

Ragukan Efektivitas PSBB

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk dapat selalu membantu kesejahteraan dan kebutuhan petani, agar kebutuhan pangan dalam negeri tetap terjaga meskipun sedang menghadapi wabah Covid-19.

“Kami mendorong pemerintah memberikan bantuan secara merata kepada seluruh nelayan dan petani, baik berupa bantuan tunai, sembako, relaksasi, maupun keringanan biaya listrik dan BBM, karena hingga saat ini banyak petani dan nelayan yang terkena dampak signifikan akibat mewabahnya virus corona,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan meragukan efektivitas PSBB dalam menekan laju wabah Covid-19 di negeri ini. Karena itu, dia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSBB untuk mengukur sejauh mana efektivitasnya.

Menurutnya, kalau ternyata tidak efektif dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya opsi karantina wilayah perlu disiapkan. Karena itu perlu pula dihitung dukungan anggarannya, termasuk daerah-daerah mana saja yang mau dikarantina total, katanya.

Sambil menunggu hasil evaluasi, dia menyarankan pemerintah memonitor kondisi masyarakat akibat PSBB, terutama yang betul-betul terganggu ekonominya.

“Jangan lagi ada berita orang mati kelaparan akibat PSBB Covid-19. Ini harus jadi perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah. PSBB sejak awal sudah menjadi polemik,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top