Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Andre Rosiade Pertanyakan Dana Rp1.600 Triliun untuk Hadapi Covid-19

Dia mengingatkan jangan sampai pertimbangan Rp1.600 triliun itu diminta karena pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berhenti.
Politisi Gerindra Andre Rosiade./JIBI-Jaffry Prabu Prakoso
Politisi Gerindra Andre Rosiade./JIBI-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan perkiraan stimulus Rp1.600 triliun oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia selama enam bulan ke depan terkait insentif kepada dunia usaha di tengah wabah Covid-19.

“Saya mendengar ramai di berita permintaan stimulus sebesar 1.600 triliun dari Kadin. Apa betul itu bisa mendorong penyegaran dan penyelamatan perusahaan-perusahaan nasional kita,” kata dia saat memberi keterangan di dalam Rapat Dengar Pendamat Umum (RDPU) dengan Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ketua Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional dan Ketua Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman, Senin (27/4/2020).

Dia mengingatkan jangan sampai pertimbangan Rp1.600 triliun itu diminta karena pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berhenti.

“Karena kita butuh juga bukan hanya untuk pengusaha tetapi juga untuk jaring pengaman sosial kepada masyarakat kita,”ujarnya.

Kadin memperkirakan dibutuhkan dana setidaknya Rp1.600 triliun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi selama 6 bulan ke depan dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.

"Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, anggaran yang dikeluarkan memang masih relatif lebih kecil ketimbang kebutuhan kita. Kadin Indonesia misalnya, memiliki hitungan anggaran yang dibutuhkan empat kali lipat lebih besar dari itu," ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Transportasi dan Logistik Carmelita Hartoto, Minggu (19/4/2020).

Setidaknya dibutuhkan Rp1.600 triliun untuk enam bulan kedepan. Pembagiannya direncanakan sebanyak Rp600 triliun untuk pendapatan tenaga kerja (gaji), Rp400 triliun untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan sosial, Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (UMKM), dan Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (industri padat karya dan strategis).

Dengan anggaran sebesar itu, setidaknya akan mengatur ekspektasi masyarakat dan pasar terhadap pemerintah bahwa pemerintah memiliki kapasitas likuiditas yang dibutuhkan. Selain itu, anggaran yang besar ini memastikan adanya solusi untuk permasalahan kesehatan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper