Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar DKI Jakarta bersiap, akibat pandemi Covid-19 berpotensi mengguncang perekonomian dan sosial-keamanan sebagai pandemi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Hal ini diungkapnya ketika menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta tingkat provinsi secara virtual, Kamis (23/4/2020).
"Sebanyak 34 provinsi semua sudah terdampak. Intinya, inilah pandemi yang terluas dalam sejarah Indonesia sejak 1945. Kita pernah mengalami wabah malaria, demam berdarah, tapi hanya terjadi di beberapa provinsi atau lokal. Tapi yang menyeluruh sampai 34 provinsi sejak Indonesia merdeka baru kali ini terjadi," ungkap Tito.
Dia menyarankan agar DKI Jakarta bersiap karena dari sisi keuangan, daerah akan mengalami dua pukulan, yakni alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang kurang, serta berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri.
"Apalagi DKI Jakarta, dari Rp87 triliun menjadi Rp42 triliun dan Bapak Gubernur baru menyampaikan dalam video conference bahwa PAD akan berkurang sampai 53 persen prediksinya sementara," tambah Tito.
Tito menyebut DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang paling aktif dan agresif dalam rangka realokasi dsn memberikan perhatian pada tiga fokus utama pemerintah menghadapi Covid-19.
"Baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosialn maupun dampak ekonomi. Perubahan anggaran di tahun ini betul sudah dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan sangat-sangat radikal. Belanja modal pun hampir semuanya ditunda atau ditiadakan dan difokuskan kepada Covid-19," tambahnya.
Tito menjelaskan bahwa DKI Jakarta tercatat telah melaporkan anggaran alokasi penanganan Covid-19 terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp10,77 triliun.
Disusul Jawa Barat (Rp8,01 triliun), Jawa Timur (Rp2,39 triliun), Jawa Tengah (Rp2,12 triliun) dan Aceh (Rp1,79 triliun).
Tito pun menyarankan lima kesamaan langkah manajemen penanganan Covid-19 antara pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta, dengan pemerintah pusat.
"Yaitu strategi pencegahan penyebaran penularan Covid-19, peningkatan sistem kekebalan tubuh, peningkatan kapasitas sistem kesehatan, peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan, dan memperkuat jaring pengaman sosial nasional.”
Menurut Tito, yang perlu diprioritaskan DKI Jakarta dari kelima langkah ini, yakni ketahanan pangan.
"Jakarta hampir dapat dikatakan bukan produsen pangan yang utama, tapi daerah yang di-supply pangannya. Inilah yang perlu dipikirkan oleh DKI, supaya ketersediaan pangan untuk masyarakat cukup."
Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta jajaran turut hadir dalam musyawarah untuk memutuskan strategi pembangunan Ibu Kota pada 2021 ini.
