Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat terbatas hari ini, Senin (20/4/2020) meminta jajarannya mengevaluasi secara total seluruh kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, khususnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Terutama evaluasi mengenai PSBB, secara lebih detail kekurangannya apa plus minus apa sehingga bisa kita perbaiki,” katanya membuka rapat terbatas dengan tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference, Senin (20/4/2020).
Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 19 April 2020, dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Sumatra Barat telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan PSBB. Selain itu, ada 16 kabupaten/kota yang tersebar di 5 provinsi.
DKI Jakarta merupakan wilayah pertama yang memberlakukan PSBB atau sejak 10 April 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dirangkum Bisnis, pada 13 April wilayah ini mencatat penambahan kasus baru sebanyak 160 orang.
Jumlahnya terus meningkat hingga mencapai titik tertingi dalam sepekan terakhir, atau 196 kasus baru per 16 April 2020. Namun, pada akhir pekan kemarin penambahan kasus baru cenderung menurun.
Pada 17 April, atau satu hari setelah penambahan kasus tertinggi dalam satu pekan, DKI Jakarta melaporkan 154 kasus baru. Kemudian per 19 April, jumlah kasus baru kembali menciut, atau menjadi 108 orang positif. Dengan demikian total akumulasi pasien Covid-19 di DKI sebanyak 3.032 orang.
Secara nasional penambahan kasus baru selama satu pekan terakhir berada pada rentang 300 orang hingga 400 orang. Total akumulasi kasus positif sebanyak 6.575 orang.
Dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19, Jokowi meminta kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota melakukan uji spesimen secara masif yang diikuti oleh pelacakan yang agresif dan juga isolasi yang ketat.
"Tiga hal ini yang harus sering terus-menerus ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi pengujian sample yang masif, pelacakan yang agresif dan isolasi yang ketat," katanya.
