Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Premium

Menyoroti Kinerja KPK di Tengah Mendung Corona

31 Maret 2020 | 17:28 WIB
Sebelum wabah virus corona muncul di Indonesia, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sudah menjadi perhatian. Tantangan bertambah dengan berbagai penyesuaian di tengah protokol pencegahan COVID-19.

Bisnis.com, JAKARTA — Pandemi virus corona mengubah banyak hal di Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal penegakan hukum melawan korupsi.

Seperti halnya lembaga negara lain dan berbagai perusahaan swasta di Indonesia, imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah dari rumah menyusul penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO), membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan kebijakan Work from Home (WfH) bagi sebagian stafnya.

Hal ini dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prosedur Bekerja dari Rumah bagi Seluruh Pegawai KPK. Kebijakan tersebut mulanya berlaku selama 18-31 Maret 2020, tapi diperpanjang hingga 21 April 2020.

“Tapi ada beberapa pekerjaan yang tetap harus dilakukan di kantor seperti penanganan perkara, pekerjaan yang berhubungan dengan penetapan, pelayanan kantor harian, tugas yang masih tergantung, dan penugasan serta persetujuan Sekjen [Sekretaris Jenderal] atau Deputi,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Bisnis lewat pesan singkat, Selasa (31/3/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top