Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Beri Insentif Rp1 Juta Per Bulan Buat Penerima Kartu Prakerja

Jokowi mengatakan bahwa kartu prakerja menjadi senjata pemerintah untuk mengantisipasi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menjanjikan honor insentif buat penerima kartu prakerja sebesar Rp1 juta per bulan. Hal ini akan berlaku selama 3-4 bulan.

Jokowi mengatakan bahwa kartu prakerja menjadi senjata pemerintah untuk mengantisipasi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ini juga menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap antisipasi dampak ekonomi atas menyebarnya pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

“Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu prakerja ini sebesar Rp10 triliun,” kata Jokowi melalui video conference, Selasa (24/3/2020).

Dalam catatan Jokowi, 186 negara di dunia telah terpapar virus corona. Hal ini telah membuat perlambatan ekonomi dunia dan juga Indonesia.

Pemerintah pun berkerja keras untuk mengantisipasi hal tersebut dengan berupaya mempertahankan daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja, dan mempertahankan produktivitas ekonomi

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan bahwa kartu prakerja menjadi penting di tengah pandemi virus corona. Virus tersebut telah memberikan dampak terhadap perekonomian Tanah Air, karena jam kerja yang berkurang.

Pada akhirnya pertumbuhan lapangan kerja pun ikut melambat. Sektor yang telah merasakan dampak adalah pariwisata, hotel, restoran, dan transportasi.

Adapun Kementerian Keuangan sudah membuat berbagai macam skenario dampak Covid-19. Satu skenario yang mencengangkan adalah perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa tumbuh 2,5 persen saja tahun ini. Bahkan, skenario terburuknya, PDB Indonesia bisa 0 persen pada 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk saat ini masih belum memungkinkan bagi pemerintah untuk membuat proyeksi yang tepat sehingga pihaknya membuat skenario-skenario untuk bersiap.

Skenario tersebut mempertimbangkan beberapa aspek antara lain periode penyebaran pandemi Covid-19, perdagangan internasional baik dengan China maupun negara lain, konsumsi rumah tangga, disrupsi pada aspek ketenagakerjaan, hingga penurunan harga minyak global akibat perang harga antara Arab Saudi dengan Rusia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper