Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Corona Batasi Perjalanan, Luhut: Uang Dinas Dialihkan ke Rakyat

Presiden Joko Widodo sudah meminta tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) berbincang dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disela-sela \'Entry Meeting\' Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) IV di Kantor BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020)./ ANTARA - M Risyal Hidayat
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) berbincang dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disela-sela \'Entry Meeting\' Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Auditoriat Utama Keuangan Negara (AKN) IV di Kantor BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020)./ ANTARA - M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dana perjalanan dinas akan dialihkan langsung untuk membantu rakyat agar kegiatan ekonomi mereka bisa terus berjalan.

Dalam video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020), Luhut mengatakan dana perjalanan dinas seyogyanya memang dialihkan karena dampak virus corona jenis baru (Covid-19) telah membatasi akses dunia.

"Dana perjalanan dinas kan cukup besar ya, berapa puluh triliun. Presiden sudah minta tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri dan memang kebetulan kami juga sepakat, dunia juga membatasi itu semua. Nah dananya, Presiden minta alihkan langsung untuk membantu rakyat-rakyat kategori kurang, agar ekonomi tetap berjalan," katanya.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi juga memerintahkan agar pasokan sembilan bahan pokok (sembako) tidak ada yang berkurang. Presiden sendiri telah melihat langsung gudang Bulog untuk mengecek ketersediaan bahan pokok di tengah merebaknya virus corona (Covid-19).

Untuk bisa membantu roda perekonomian bagi masyarakat di sektor non-formal, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan nantinya memanfaatkan mitra dari aplikator transportasi daring, seperti Gojek dan Grab.

"Bagaimana distribusinya? Sekarang sedang dikaji bagaimana kalau misal pakai Gojek, Grab, untuk menjadi penyalur ke masyarakat sehingga ekonomi tetap jalan. Gojek kan pekerjanya (mitranya) jutaan orang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para menteri agar berani untuk menahan anggaran pertemuan-pertemuan yang tidak perlu.

"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan lebih dulu, ditahan lebih dulu," kata Presiden.

Kepala Negara meminta anggaran yang ada diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, termasuk buruh, petani, nelayan, pekerja, hingga usaha mikro dan usaha kecil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper