Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

RUU Omnibus Law Harus Mengakomodir Semua Kepentingan Ekonomi Nasional

RUU Cipta Kerja dan Perpajakan harus mengadopsi lima kepentingan ekonomi nasional. Mulai dari stabilitas ekonomi hingga tata kelola pembangunan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 12 Maret 2020  |  20:38 WIB
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati (kiri), Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masdukui), dan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Negara. - Bisnis/Amanda K. Wardhani
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati (kiri), Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masdukui), dan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Negara. - Bisnis/Amanda K. Wardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang tengah disusun DPR bersama pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan ekonomi nasional.

Demikian dikemukakan Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika dalam keterangnnya kepada wartawan, Kamis (12/3/2020).

"Secara keseluruhan sekurangnya dua RUU tersebut harus mengadopsi lima kepentingan ekonomi nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang," kata Ahmad. Dia juga menjelaskan lebih lanjut mengenai lima kepentingan ekonomi nasional yang wajib terakomodir. 

Pertama, memastikan stabilitas ekonomi terjaga (pertumbuhan, inflasi, perdagangan, nilai tukar, dan lain-lain). Sedangkan yang kedua adalah harus meningkatkan mutu dan keadilan pembangunan (penurunan ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan).

Berikutnya, memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi selain memastikan keberlanjutan pembangunan termasuk perbaikan ekologi, mutu manusia, infrastruktur, daya saing, dan sebagainya, katanya.

Sedangkan yang kelima adaah ruu itu harus mampu membuat tata kelola pembangunan yang kian mapan (transparan, partisipatif, akuntabel, dan lain-lain). 

"Ukuran-ukuran tersebut yang mesti dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam tiap pembahasan, pasal demi pasal," ujarnya.

Untuk itu, Ahmad berpesan bahwa RUU Cipta Kerja dan Perpajakan ini perlu dibahas secara utuh dan hati-hati. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu dilibatkan sehingga tujuan besar dapat diraih bersama tanpa ada yang ditinggalkan atau dirugikan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

omnibus law cipta kerja
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top