Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Iuran BPJS Batal Naik, Pemerintah masih Mempersiapkan Langkah

Pemerintah masih menyiapkan langkah untuk menyikapi keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan. Saat ini, keputusan masih digodong oleh sejumlah kementerian dan lembaga.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 12 Maret 2020  |  17:20 WIB
Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Menyikapi hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah sedang menyiapkan langkah tindak lanjut.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), TB Achmad Choesni mengatakan, bahwa pada prinsipnya pemerintah menerima apa yang menjadi putusan MA.

“Sambil menunggu salinan putusan resmi MA, kita sedang siapkan langkah tindak lanjut, khususnya kebijakan terkait Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP),” ujarnya dalam keteranganya Kamis (12/3/2020).

Dalam rapat pembahasan terkait hal itu, seluruh perwakilan kementerian/lembaga terkait secara saksama memberikan pandangan dan masukan guna menemukan langkah yang tepat demi keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan ke depannya.

Putusan MA sebagaimana berisi mengabulkan sebagian permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menyatakan pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 75/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya menghormati keputusan MA terkait pembatalan kenaikan iuran tersebut. "Kita akan patuh terhadap keputusan itu," katanya.

Kendati begitu, lanjut dia, pihaknya belum mendapatkan detail keputusan terkait itu seperti kapan berlaku, apakah berlaku surut, dan apakah berlaku sekarang atau nanti di beberapa hari ke depan.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan juga akan menghitung implikasi atas pembatalan kenaikan iuran tersebut, termasuk implikasi keuangannya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah agung BPJS Kesehatan
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top