Bisnis.com, JAKARTA - Seolah hendak menahan cengkeraman mereka atas Inggris, Uni Eropa meningkatkan tuntutan negosiasi usai Brexit berlaku pada awal bulan ini. Hal itu dituangkan dalam mandat negosiasi yang akan ditandatangani 27 negara Uni Eropa pada 25 Februari 2020.
Menurut rancangan mandat itu, Inggris disebut harus tunduk pada ketentuan ketat tentang persaingan tidak sehat, penangkapan ikan, dan hak asasi manusia setelah periode transisi 11 bulan pascabrexit berakhir.
Secara kontroversial, blok ekonomi itu juga memaksa Inggris untuk terus mematuhi peraturan UE di bidang-bidang seperti bantuan negara, bahkan jika UE mengubahnya di masa depan. Rencana tersebut lebih sulit daripada yang ditetapkan minggu lalu oleh Komisi Eropa dan berisiko meningkatkan ketegangan dengan Downing Street, kantor Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
"Kami tidak siap untuk membuat kesepakatan dengan harga berapa pun. Kami akan membela kepentingan Uni Eropa," kata Michel Barnier, kepala negosiator UE, dilansir Bloomberg, Selasa (11/2/2020).
Mandat negosiasi dapat direvisi lagi sebelum para anggota UE dijadwalkan untuk menandatanganinya di Brussels pada 25 Februari mendatang.
Perdana Menteri Boris Johnson telah menolak beberapa tuntutan dengan mengatakan dia ingin membebaskan diri dari regulasi UE setelah Brexit. Pemerintahnya berencana untuk menegosiasikan beberapa perjanjian perdagangan bebas seiring dengan bahasan soal masa depan hubungan dengan Uni Eropa berlangsung.
Baca Juga
Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan Inggris dan AS berada dalam tahap awal pembicaraan untuk kesepakatan perdagangan.
"Kita semua tertarik melakukan sesuatu. Tapi belum ada struktur untuk itu," katanya.
Menteri Kabinet Michael Gove mengatakan industri logistik harus bersiap menghadapi kontrol perbatasan yang ketat antara Inggris dan UE setelah Brexit. Perdagangan Inggris-Uni Eropa tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa setelah periode 11 bulan transisi pascabrexit berakhir pada 31 Desember mendatang.
Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon bersikeras untuk mempertahankan tekanan pada Inggris untuk menghindari referendum kembali terjadi.
"Perdana menteri pada akhirnya tidak dapat menyangkal demokrasi. Anda tidak dapat menghalangi hak orang-orang di negara mana pun untuk memilih masa depan mereka sendiri," ujar Sturgeon.
Pertumbuhan ekonomi Inggris setelah Brexit kemungkinan akan bergerak kembali ke tingkat tren kuartalan 0,4 persen karena efek dari ketidakpastian yang lebih rendah, latar belakang global yang lebih stabil dan stimulus fiskal meningkatkan permintaan. Dan Hanson, ekonom senior Inggris di Bloomberg Economics mengatakan, risiko tetap ada meski angkanya rendah.
