Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas target penurunan kemiskinan dan stunting hingga 2024. Rapat berlangsung di Grand Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2/2020), tempat sekretariat TNP2K berada.
Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 6,5 persen dan pengurangan angka stunting menjadi 14 persen. Dua hal itu ditargetkan tercapai hingga akhir periode pemerintahan Jokowi - Ma'ruf.
Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga turut membantu menyukseskan target tersebut. Inovasi dari kementerian/lembaga juga digenjot untuk mempercepat realisasi penurunan kemiskinan dan stunting.
"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Wapres melalui pernyataan resmi, Selasa (11/2/2020).
Secara spesifik, topik utama rapat pleno tersebut adalah membahas langkah serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting.
Langkah itu menindaklanjuti ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.
Dalam RPJMN itu ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan dengan target moderat antara 7 persen hingga target optimis yaitu 6,5 persen pada akhir tahun 2024.
Adapun, perkiraan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 juta sampai 6,45 juta hingga 2024.
Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran serta mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.
Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).
Selain itu akan didorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG.
Sementara untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, angka stunting mengalami menurunan angka 30,8 persen pada 2018 menjadi 27,67 persen pada 2019. Angka stunting tersebut masih cukup tinggi karena hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting.
Sejumlah menteri hadir dalam rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Mereka di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
.jpg?w=300&h=221)
