Bisnis.com, JAKARTA - Demokrasi Indonesia mengarah pada kemunduruan dan kian bersifat elitis setelah lima kali pemilihan umum pascareformasi.
"Proses demokratisasi di Indonesia seharusnya membaik. Indonesia telah melaksanakan lima kali pemilihan umum langsung, tapi perlu saya sampaikan kualitas demokrasi Indonesia kini menurun," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di sela-sela acara peluncuran bukunya yang berjudul Kami Oposisi di Gedung DPR, Selasa (4/2/2020).
Mardani menyoroti banyaknya partai yang merapat ke pemerintah. Bahkan penantang Presiden Jokowi di 2019 dirangkul dalam koalisi untuk mengisi salah satu kursi menteri.
"Pemilu 2019 selesai, justru kebanyakan partai merapat ke pemerintah. Sangat disayangkan, padahal demokrasi itu sebenarnya butuh checks and balances," kata Mardani.
Mardani menjelaskan dalam politik diperlukan etika dan moral sehingga PKS tetap berada di barisan oposisi pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk memberi masukan pada pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyebut tahun 2019 sebagai tahun kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu tampak dari polarisasi masyarakat saat pemilihan presiden hingga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti LP3ES Wijayanto mengatakan bahwa tanda pertama kemunduran demokrasi adalah dengan bercokolnya sejumlah kekuatan antidemokrasi di lingkaran kekuasaan. Hanya saja dia tak menyebut secara terbuka siapa dan seberapa kuat kekuatan itu.
"Intinya ada aktor-aktor yang seharusnya menjaga demokrasi, tapi ternyata malah mengabaikan nilai-nilai yang mendukung demokrasi itu sendiri," kata Wijayanto dalam acara peluncuran buku Outlook Demokrasi LP3ES: Menyelamatkan Demokrasi Indonesia beberapa waktu lalu.
Kemunduran demokrasi, lanjut dia, juga tampak saat gelaran Pilpres 2019. Masyarakat terpolarisasi secara tajam menjadi dua kubu. Terdapat juga penggunaan institusi negara dan kekuatan nondemokratis oleh salah satu calon.
"Ada juga fake news dan hoax di media sosial," kata Wijayanto.
