Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revitalisasi Monas : Sikap Istana Jelas, Minta Dihentikan

Kementerian Sekretariat Negara menggelar rapat meminta pandangan dan masukan dari kementerian terkait dan pengamat tata kota.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 27 Januari 2020  |  19:29 WIB
Menteri Sekretaris Negara Pratikno  - ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Menteri Sekretaris Negara Pratikno - ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Kabar24.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Pratiko meminta proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dihentikan. Hal ini setelah melakukan rapat meminta pandangan dan masukan dari kementerian terkait dan pengamat tata kota.

Pratikno menjelaskan bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, badan pelaksana dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus meminta izin dan memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka untuk melakukan revitalisasi di dalam kawasan Monas.

“Karena ada prosedur yang belum dilalui, kami minta stop dahulu. Kamis surati, secepatnya,” katanya di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Pratikno melanjutkan bahwa dalam hal itu, Kemensetneg sudah menerima surat yang berisi pemberitahuan. Namun hal itu dirasa belum cukup karena berdasarkan aturan Keppres tahun 1995 tersebut Pemprov DKI harus meminta persetujuan Komisi Pengarah, bukan hanya melayangkan pemberitahuan.

Dalam waktu dekat Kemensetneg akan mengundang Pemprov DKI untuk membahas hal tersebut. Seperti diketahui, saat ini revitalisasi Monas telah berjalan dan ditargetkan rampung pada Februari 2020.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat tata kota Yayat Supriatna yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan bahwa Keppres 25/1995 dengan jelas mengatur bahwa badan pelaksana harus mendapatkan persetujuan teknis dan non-teknis dari Komisi Pengarah untuk merevitalisasi kawasan Monas.

“Tapi memang sekali lagi mau tidak mau ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Pembangunan itu penting tapi saya kira aturan-aturan yang sudah jadi acuan atau pentujuk pun sama-sama kita taati,” katanya.

Dalam Keppres 25/1995 menyebutkan bahwa menteri sekretaris negara adalah ketua merangkap anggota Komisi Pengarah. Sementara itu gubernur DKI Jakarta tercatat sebagai sekretaris dan merangkap anggota.

Dalam Ayat 1 Pasal 5 Keppres 25/1995 mengatur bahwa Komisi Pengarah memiliki tugas memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka. Sementara itu Pasal 8 berbunyi, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana atau Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari Komisi Pengarah.

Adapun seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, nilai proyek revitalisasi Monas mencapai Rp71,3 miliar. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI, Blessmiyanda, mengatakan dari 105 perusahaan yang berminat mengerjakan proyek, hanya ada dua perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran. PT Bahana Prima Nusantara keluar sebagai pemenang tender revitalisasi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

istana revitalisasi monas
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top