Bisnis.com, JAKARTA - China Belt and Road Initiative (BRI), sebuah rencana investasi yang bertujuan untuk menghubungkan Eropa dengan Asia, mengesampingkan perusahaan-perusahaan Eropa sehingga Brussels harus meninjau undang-undang persaingan bisnisnya untuk menyamakan kedudukan.
Kamar Dagang Eropa di China mengatakan dalam sebuah laporan bahwa proses pengadaan yang tidak jelas dan dominasi perusahaan raksasa milik China berarti perusahaan-perusahaan Eropa hanya mendapatkan remah-remah dari proyek tersebut.
Menurut kelompok lobi itu, Uni Eropa harus bergerak untuk memaksa perusahaan China yang mengakses pasar pengadaan di blok ekonomi Eropa agar beroperasi di bawah kebijakan yang sama dengan yang dilakukan perusahaan Eropa di China.
"Perusahaan Eropa hanya pemain cadangan di dalam BRI, dengan hanya 20 anggota dewan dari 132 responden survei yang melaporkan bahwa mereka telah mengajukan tawaran untuk proyek-proyek BRI," kata Ketua Kamar Dagang Eropa di China, Joerg Wuttke, beberapa waktu lalu, dikutip melalui Reuters, Kamis (16/1/2020).
Sejauh ini, China telah mengerjakan proyek konstruksi di lebih dari 60 negara sejak 2013, guna menghubungankan jaringan darat dan laut dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.
Perusahaan-perusahaan Eropa yang terlibat menggunakan skema kemitraan dengan bisnis China atau pemerintah, dan biasanya peran mereka adalah menyediakan teknologi atau keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak China, kata laporan itu.
Di samping itu, perusahaan top China juga mendapatkan kekuatan monopolistik di beberapa negara yang dilewati BRI dengan membangun infrastruktur digital yang melibatkan paket lengkap perangkat lunak dan perangkat keras berstandar China.
Perusahaan semacam itu mendapat manfaat dari dukungan negara yang sangat kuat di dalam negeri, yang membantu mereka mengalahkan pesaing internasional.
"Negara-negara kecil, kurang berkembang yang tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan standar mereka sendiri tentu akan mendapat tekanan besar dan harus mengadopsi standar China," kata laporan itu.
Menurut kamar dagang itu, Uni Eropa perlu mengizinkan perusahaan Eropa secara independen meningkatkan daya saing dengan meninjau undang-undang persaingan bisnis.
Uni Eropa juga memiliki inisiatif infrastruktur sendiri yang diberi nama "Strategi Konektivitas", yang menurut kamar dagang harus diprioritaskan sebagai alternatif yang setara dengan BRI.
