Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Nelayan China Kembali Mencuri Ikan, Jaga Natuna Setiap Saat

Meskipun kehadiran presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Natuna dapat meminimalisir kelakuan nelayan China yang mencuri ikan Indonesia, namun kini para nelayan China itu kembali mencuri ikan di perairan Natuna.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 13 Januari 2020  |  18:19 WIB
Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). -  Antara / Risyal Hidayat
Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). - Antara / Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pengamanan wilayah perairan Natuna harus dilakukan secara maksimal dengan menggelar patroli setiap saat.

Menurutnya, meskipun kehadiran presiden Jokowi beberapa waktu lalu ke Natuna dapat meminimalisir kelakuan nelayan China yang mencuri ikan Indonesia, namun kini para nelayan China itu kembali mencuri ikan di perairan Natuna. Tak tanggung-tanggung, kini para maling ikan dari China itu jumlahnya malah berlipat-lipat di Natuna.

“Perairan kita yang wajib menjaga adalah kita. Kalau ada yang melintas kita usir. Jadi yang di laut memang seperti itu karena setiap saat kita tidak bisa menjaga maka mereka akan masuk. Kalau kita jaga, mereka pasti tidak akan masuk,” ujar politisi PKS itu kepada wartawan, Senin (13/1).

Oleh karenanya, lanjut Abdul, yang penting dilakukan sekarang adalah patroli setiap saat di perbatasan itu.

“Kan, hanya dengan itu. Namanya maling, mau nyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau enggak. Selama ini sesungguhnya banyak illegal fishing masuk ke perairan kita,” katanya.

Dia meminta Bakamla beserta alutsista TNI AL menjaga wilayah laut NKRI dengan baik selama 24 jam.

Saat ditanya apakah sikap pemerintah sudah tegas terhadap China, Abdul Kharis menegaskan pemerintah bisa menjadikan hukum laut internasional sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan di lapangan.

“Ketegasan Indonesia itu karena kita punya dasar yang kuat yaitu UNCLOS 1982. Kalau dilihat yurisprudensi yang lain yaitu gagalnya China mengklaim nine dash line yang di arbitrase internasional oleh Filipina. Ini saya rasa sudah jadi dasar yang kuat,” katanya.

Sementara itu, saat disinggung terkait beban utang pemerintah yang cukup besar ke China sehingga menyebabkan ketidaktegasan Indonesia menghadapi para maling ikan dari China, Abdul Kharis menilai hal tersebut tidak ada kaitannya.

“Saya tidak melihat itu, karena Menlu dengan tegas membuat surat pemanggilan dubes. Utang harus disikapi dengan pembayaran utang. Tapi urusan kedaulatan ini harga diri dari bangsa Indonesia,” kata Abdul Kharis.

Lebih lanjut politisi itu menyarankan agar pemerintah terus memperkuat armada coast guard untuk mampu menghalau segala bentuk gangguan termasuk gangguan maling ikan dari China.

“Armada coast guard kita harus terus diperkuat agar mampu menghalau mereka,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

natuna
Editor : M. Taufikul Basari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top