Bisnis.com, JAKARTA - Asisten pribadi Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ossy Dermawan mengatakan SBY menceritakan sejumlah tamunya yang membawa informasi soal kasus Jiwasraya yang ditengarai akan ditarik mundur ke tahun 2006, ke masa pemerintahan SBY.
"Kurang etis kalau saya sebutkan. Backgroundnya dari macam-macam," ujar Ossy saat dimintai konfirmasi oleh Tempo mengenai tamu-tamu yang membawa informasi itu kepada SBY, Jumat (27/12/2019).
Tamu-tamu memberi tahu SBY karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sudah bermasalah sejak periode pemerintahannya. Tanggapan SBY atas kasus Jiwasraya dicuitkan Ossy dalam akun twitter pribadinya @ossydermawan. "SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggungjawab tentang kasus Jiwasraya, ya, salahkan saja masa lalu."
Menurut SBY, berdasarkan cuitan Ossy, publik tahu jika krisis Jiwasraya terjadi pada dua tahun terakhir, yakni 2018-2019. Jika pemerintah era itu lepas tangan, SBY pasrah jika periode pemerintahannya yang disalahkan.
"Para pejabat tahun 2006 juga masih ada mulai dari Saya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," cuit Ossy.
SBY juga menuturkan, ia mendapat informasi bahwa saat ini banyak BUMN yang bermasalah. Mulai dari keuangan yang tidak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan (melanggar aturan). "Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," kata Ossy.
Ketika ditanya apakah pernyataan SBY ini karena merasa dikambinghitamkan dalam kasus Jiwasraya, Ossy meminta publik menafsirkannya sendiri. "Yang saya tweet adalah respons beliau. Bisa diinterpretasikan bagaimana perasaan beliau kan?" ujar Ossy.
Penanganan Dua Sisi
Adapun di sisi lain, Presiden Joko Widodo disebutkan tidak menyalahkan pihak mana pun terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Ia mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya.
Presiden sekaligus meminta agar dilakukan perbaikan sistem ke depan sehingga kejadian serupa tak terulang.
"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ucapnya.
Hal itu, kata dia, menjadi langkah keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik atas masalah Jiwasraya, baik dari sisi bisnis maupun penegakan hukum.
"Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan," ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, sebaiknya ke depan semua pihak fokus kepada upaya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah antisipasi terbaik.
.jpg?w=300&h=221)
