Bisnis.com, JAKARTA - Siang itu, boleh jadi hari yang sulit dilupakan bagi Wiranto. Berkunjung ke Pandeglang, Banten dalam agenda resmi, Pria 72 tahun itu malah ditusuk pelaku teror saat baru turun dari mobil dinasnya.
Hari itu, 10 Oktober 2019, publik dikejutkan dengan penusukan yang menimpa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Setelah sempat dilarikan ke RSUD Pandeglang, Wiranto diterbangkan menuju ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta menggunakan helikopter.
Dari keterangan yang diperoleh awak media, Wiranto harus menjalani operasi selama tiga jam karena mengenai luka di bagian ususnya. Dia dirawat di ruang Cerebro Intensive Care Unit (CICU) untuk penanganan intensif.
Kasus ini bukan peristiwa satu-satunya yang terjadi tahun ini. Satu bulan berselang, atau 13 November 2019 sebuah bom bunuh diri meledak di lingkungan Polrestabes Medan, Sumatra Utara.
Polisi langsung mengevakuasi masyarakat yang berada di lingkungan Polrestabes. Selain menewaskan pelaku bom bunuh diri, enam orang menjadi korban atas peristiwa itu. Empat diantaranya adalah personel polisi, seorang pekerja harian lepas dan seorang warga sipil.
Selain penusukan yang dialami Wiranto di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, bom bunuh diri di Polresta Medan juga merupakan kasus yang paling menonjol sepanjang tahun. Kedua peristiwa itu terjadi pada semester kedua 2019.
Berdasarkan catatan Polri yang disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu, aparat keamanan telah menangkap setidaknya 275 pelaku tindak pidana terorisme sepanjang 2019.
Dua pelaku diantaranya telah divonis dan 42 orang masih dalam proses persidangan. Selain itu 220 orang dalam proses penyidikan serta tiga orang meninggal dunia.
Kapolri Jenderal Idham Aziz sempat mengklaim tindak pidana terorisme tahun ini cenderung menurun hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun ini Kapolri menyebut hanya terjadi delapan kali tindak pidana terorisme. Angka ini turun drastis dibandingkan pada 2018 yang mencapai 19 kejadian.
Menurut laporan yang disampaikan mantan Kapolri Tito Karnavian pada 2018, setidaknya 396 pelaku ditangkap terkait terorisme, 114 orang dilanjutkan ke persidangan, 204 orang masuk penyidikan, 25 meninggal dunia, 13 bunuh diri, 12 vonis dan satu orang meninggal karena sakit pada tahun itu.
Analis di Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mempertanyakan sistem distribusi intelijen untuk potensi ancaman keamanan.
Kasus Wiranto Misalnya. Saat itu berdasarkan keterangan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, badan tersebut telah mendeteksi adanya ancaman keamanan di wilayah Pandeglang dan telah dilaporkan ke aparat keamanan.
“[Akan tetapi] Apakah distribusi intelijen sampai ke aparat keamanan? kalau sampai [distribusi intelijennya] apakah ditanggapi dengan sistem yang baik juga,” katanya pekan lalu.
Menurutnya ego antarlemaga masih cukup kuat di kalangan intelijen. Kondisi ini menyulitkan koordinasi yang sudah dilakukan sejak lama. Dari situasi itu pemerintah perlu membentuk sebuah fungsi intelijen mumpuni.
Misalnya saat penusukan Wiranto. Lokasi yang dianggap rawan harusnya menjadi perhatian aparat keamanan untuk menentukan tingkat keamanan yang diperlukan.
“Selama ini masih ada koordinasi karena BIN koordinatornya menurut UU. Akan tetapi bagaimana mereka melakukan koordinasi dan bagaimana mereka melakukan tanggap informasi intelijen ini,” terangnya.
Pengamat Terorisme Al Chaidar menilai terorisme masih menjadi salah satu sektor ancaman yang paling menakutkan sepanjang tahun. Kelompok fundamentalis dan radikal masih berkeliaran di Indonesia. Bahkan pertumbuhan kelompok itu kian kuat.
“Mereka semakin lama semakin kuat karena mendapat dukungan dari ekonomi liberal untuk berkembang,” terangnya.
Di samping itu kelompok teror diyakini muncul dari golongan intoleran. Kalangan ini lebih berbahaya dan meresahkan. Pasalnya, mereka dianggap mengumbar tradisi dan kebiasaan beragama yang berbeda dibandingkan masyarakat kebiasaan.
Persoalan lainnya adalah kisruh antara pemerintah dengan masyarakat. Celah ini dijadikan jalan untuk melancarkan aksi teror. Kondisi ini ditunjukkan dengan sulitnya pemerintah mengontrol warga negara.
Al Chaidar menilai negara mulai kehilangan kreatifitas untuk mengajak serta masyarakat dalam pembelaan terhadap negara. Situasi yang tak dapat ditangani ini menjadikan masyarakat enggan mendukung permintaan pemerintah. “Ini problem yang harus diatasi oleh pemerintah.”
Natal dan Tahun Baru
Dari berbagai ancaman, pemerintah juga cukup berkonsentrasi pada pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Pun begitu tahun ini pemerintah mengaku telah memetakan masalah dan potensi ancaman yang bisa saja muncul saat peribadatan umat Nasrani tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sempat melakukan kunjungan kerja ke Mabes Polri, Kamis (12/12/2019). Dalam kunjungan tersebut, salah satunya membahas tentang potensi ancaman yang ada.
Menurutnya, pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dijamin pemerintah berlangsung akan berlangsung aman.
“Berdasarkan informasi yang saya terima tadi dari paparan Kapolri semuanya sudah siap dan masyarakat agar tenang, Natal dan Tahun Baru akan diusahakan aman seaman-amannya,” katanya.
Hingga tahun lalu, masih terdapat penyerangan terhadap gereja. Peristiwa itu lebih dikenal dengan pengeboman Surabaya. Bom bunuh diri terjadi selama dua hari yaitu 13 - 14 Mei 2018.
Pelaku menyasar tiga gereja sekaligus yaitu Gereja Santa Maria Tak Bercela, BKI Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Selain itu pelaku juga menyasar Rusun Wonocolo di Taman, Sidoarjo dan Markas Polrestabes Surabaya.
“Sekarang sudah diantisipasi semuanya,” kata Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
