LIPI: Kelembagaan Parpol Lemah, Konflik Internal mudah Terpicu

Partai politik di Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah pelembagaan yang cukup serius sehingga mengganggu pengembangan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Era Reformasi 1998.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 Desember 2019  |  17:15 WIB
LIPI: Kelembagaan Parpol Lemah, Konflik Internal mudah Terpicu
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019. - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Partai politik di Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah pelembagaan yang cukup serius sehingga mengganggu pengembangan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Era Reformasi 1998.

Demikian dikatakan oleh peneliti senior sekaligus profesor riset dari Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Bisnis, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya, masalah pelembagaan partai politik tersebut selalu menjadi isu serius dalam konteks pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Pelembagaan parpol yang lemah, ujarnya, turut punya andil dalam dinamika parpol yang kerap diwarnai konflik internal. Bahkan konflik internal akibat lemahnya kelembagaan parapol berujung pada ‘pembelahan’ parpol.

“Rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol karena partai masih mempraktekkan sistem patronase, kolutisme, nepotisme dan kekerabatan,” ujarnya.

Karena itulah proses pelembagaan partai politik merupakan salah satu agenda penting dalam jangka panjang untuk membangun sistem dan kehidupan kepartaian yang lebih demokratis dan berkualitas.

Pada bagian lain Siti Zuhro menilai secara umum parpol belum mengelola dirinya secara modern untuk bisa tetap bertahan. Partai yang tidak mengalami modernisasi akan tenggelam di tengah canggihnya teknologi arus informasi dan globalisasi, katanya.

“Pengelolaan parpol secara profesional menjadi prasyarat penting. Karena parpol harus bisa meyakinkan publik untuk mendapat dukungan,” ujar Siti Zuhro.

Menurutnya, parpol tidak bisa lagi hanya terpaku pada satu tokoh sentralnya saja, atau partai juga tidak bisa lagi menjual ideologi dan latar belakang sejarah pendiriannya saja. Karena itulah praktek demokrasi partisipatoris, bukan prosedural, membuat masyarakat relatif lebih teliti dalam memilih partai.

“Karena itu partai politik harus memiliki sistem pengelolaan yang modern agar bisa bertahan di tengah munculnya partai-partai baru dalam iklim demokrasi langsung ini,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
partai politik

Editor : Sutarno
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top