Menkeu Sri Mulyani Bicara Tugas Berat KPK

Sri Mulyani mencontohkan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak lepas dari godaan untuk melakukan korupsi.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 09 Desember 2019  |  16:01 WIB
Menkeu Sri Mulyani Bicara Tugas Berat KPK
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. - ANTARA/Puspa Perwitasari

Kabar24.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap beberapa alasan masih terjadinya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Sri Mulyani hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/12/2019).

Menurut Menkeu, faktor awal yang dijadikan alasan untuk melakukan korupsi antara lain faktor pendapatan yang diterima dan masalah integritas seseorang.

Menkeu lantas mencontohkan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak lepas dari godaan untuk melakukan korupsi.

"Saya selalu katakan kalau di Kemenkeu karena setiap hari kerjanya ngurus uang negara godaan itu, ya, setiap detik ada," tuturnya.

Hal lain yang Sri Mulyani contohkan yakni pegawai di kantor pelayanan pajak (KPP) yang berhadapan dengan wajib pajak (WP) yang akan diperiksa dengan potensi penerimaan pajak jutaan hingga miliaran. Dalam hal ini, integritas seseorang menjadi sangat penting.  

"Mau digaji berapapun, ya, kalau digoda dengan miliaran atau triliun, enggak akan ada yang namanya menteri gajinya miliar, enggak ada. Jadi kalau ngomong tentang masalah cukup atau enggak cukup itu masalah tamak atau tidak tamak saja makanya integritas itu penting," ujarnya.

Dengan posisi tersebut, Menkeu mengaku bahwa seseorang yang menghadapi godaan untuk melakukan korupsi tersebut sudah sepatutnya dapat dijaga untuk mencegah melakukan praktik korupsi, bukan dengan diawasi atau dicurangi dengan cara dimatai-matai.

"Jagain kita karena manusia itu kadang-kadang bisa tergoda. Jadi dijaga harapannya ke KPK. Kalau kita bicara pencegahan, ya, KPK seperti itu," katanya. 

Sri Mulyani juga percaya hanya sedikit ASN atau pejabat negara yang berperilaku buruk dengan melakukan korupsi. Bahkan, dia percaya sekitar 97,5% ASN menurutnya berperilaku baik.

Dia mengatakan bahwa KPK dan pegawai negara seharusnya dapat menjadi partner yang baik sehingga memunculkan kepercayaan di antara keduanya.

"Kalau kita tidak ada trust maka sistem yang dibuat adalah sistem mencurigai akhirnya tidak ada yang berani membuat keputusan sehingga akhirnya segala sesuatu menjadi sama sekali tidak ada kepastian," kata dia.

Oleh sebab itu, katanya, tugas berat lembaga seperti KPK adalah menciptakan sistem yang saling meningkatkan kepercayaan.

"Jadi menurut saya tugas paling berat dari KPK memindahkan mindset itu menciptakan society yang base on trust," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Sistem yang saling mendukung nantinya turut meningkatkan kepercayaan bagi perekonomian nasional.

"Kalau dominating ketakutan kekhawatiran apalagi sampai merasa ini adalah ancaman maka seluruh sistem akan ikuti tone seperti itu dan itu very high cost, sangat tidak pasti dan itu pasti dari sisi ekonomi menjadi beban yang luar biasa," lanjutnya. 

Dia pun mengatakan bahwa Kemenkeu telah menerapkan sistem first line of defence, second line of defence, dan third line of defence untuk membangun pencegahan antikorupsi.

Dalam sistem first line of defence, atasan memberikan edukasi atau peringatan dan juga pemahaman terkait tugas. "Mengapa itu penting dan bagaimana melaksanakan secara profesional sesuai value-value yang kita bangun di Kemenkeu," ujarnya. 

Sementara second line of defence, membangun kepatuhan internal yang implementasinya dinilai tak mudah bagi suatu instansi yang selama ini legasinya dianggap bahwa korupsi itu sebagai suatu yang membudaya dan struktural.

Hal itu lantaran para pegawai rata-rata direkrut secara bersama bahkan dari lulusan yang sama. 

"Sekarang tiba-tiba jadi kepatuhan internal jadi orang yang diawasi. Terus mereka bilang, 'orang dulu kita temen kok. Dulu kamu juga pernah korupsi masa kamu sekarang jadi kepatuhan internal'. Jadi membangun kredibilitas kepatuhan internal itu luar biasa sulitnya," ujar Sri Mulyani.

Terakhir, peran irjen di Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dinilai memiliki peranan yang sangat penting di setiap kementerian atau lembaga termasuk Pemda. 

"Kalau pimpinannya anggap Irjen dianggap bukan sesuatu yang penting atau dianggap sebagai residual, atau bahkan gak pernah ada rapat temuan irjen, ya, semua unit eselon satu yang lain akan anggap irjen itu, ya, ganggu saja," katanya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, KPK, korupsi, sri mulyani, sri mulyani

Editor : Stefanus Arief Setiaji
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top