Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres Ma'ruf Minta Pemda Buat Terobosan untuk Ragam Masalah Ini

Para Gubernur diminta mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 26 November 2019  |  07:10 WIB
 
Bisnis.com, JAKARTA -- Para Gubernur diminta mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan dalam Kabinet Indonesia Maju telah ditetapkan visi Indonesia lima tahun ke depan. Program itu meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Pelaksanaan 5 prioritas pemerintah tersebut bertujuan mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," kata Ma'ruf dalam pembukaan Musyawarah Nasional ke-6 APPSI di Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.

Menurutnya, secara lebih rinci para Gubernur diminta untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya menghapus kemiskinan. Saat ini meski penurunan kemiskinan mencapai titik terbaik sepanjang Indonesia berdiri yakni 9,41 persen per Maret 2019, namun jika dikalikan dengan jumlah penduduk maka totalnya masih sangat besar yakni mencapai 25 juta orang di seluruh Indonesia.

Demikian juga dengan masalah stunting yang mengancam keberhasilan Indonesia memperoleh sumber daya unggul. Saat ini satu dari tiga anak di Indonesia rawan stunting. 

"Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 20 persen pada 2024," katanya. 

Ma'ruf yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia non aktif itu juga menekankan masih besarnya masalah pada penyakit tidak menular yang menyebabkan membengkaknya beban sistem jaminan kesehatan nasional, tingginya angka anak pada keluarga miskin yang tidak melanjutkan pendidikan, tingginya angka kematian ibu dan bayi hingga meningkatnya jumlah anak yang tidak terimunisasi.

"Proporsi imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan turun dari 59,2 persen pada 2013 menjadi 57,9 persen pada 2018. Sementara yang tidak sama sekali diimunisasi justru naik dari 8,7 persen menjadi 9,2 persen," katanya.

"Untuk itu harus dikerjakan [upaya mengatasi masalah ini] secara sungguh-sungguh dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Saya harap para gubernur mencari terobosan dan inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut di wilayah masing-masing," katanya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemda
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top