Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

China akan Meningkatkan Sanksi atas Pencurian Kekayaan Intelektual

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Minggu (24/11/2019), China juga akan berupaya menurunkan ambang hukuman pidana bagi mereka yang mencuri kekayaan intelektual.
Nirmala Aninda
Nirmala Aninda - Bisnis.com 25 November 2019  |  11:16 WIB
repro dgip.go.id
repro dgip.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - China menyampaikan akan meningkatkan sanksi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam upaya untuk mengatasi salah satu poin penting dalam perundingan perdagangan dengan AS.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Minggu (24/11/2019), China juga akan berupaya menurunkan ambang hukuman pidana bagi mereka yang mencuri kekayaan intelektual.

Namun tidak secara spesifik menguraikan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk penegakan hukum tersebut.

AS ingin China berkomitmen untuk menindak pencurian kekayaan intelektual dan berhenti memaksa perusahaan AS untuk menyerahkan rahasia komersial mereka sebagai syarat untuk melakukan bisnis di sana.

China mengatakan pihaknya bertujuan untuk mengurangi pelanggaran kekayaan intelektual, yang sering terjadi, pada tahun 2022 dan berencana untuk memudahkan penerimaan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.

Saat ini, kedua ekonomi terbesar dunia itu berupaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan parsial dan meninggalkan masalah yang lebih kontroversial untuk diskusi selanjutnya.

Kepala perunding perdagangan China pekan lalu menyampaikan tentang rencananya untuk mereformasi perusahaan negara, membuka sektor keuangan dan menegakkan hak kekayaan intelektual, yang merupakan tuntutan utama Washington dalam perubahan sistem ekonomi China.

"Memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual adalah aspek terpenting untuk meningkatkan sistem perlindungan dan juga insentif terbesar untuk meningkatkan daya saing ekonomi China," menurut pedoman itu, dikutip melalui Bloomberg, Senin (25/11/2019).

Pedoman tersebut juga menekankan pemerataan kebijakan di mana pemerintah daerah akan diminta untuk menerapkan penguatan hak kekayaan intelektual.

Pada Mei, AS memasukkan Huawei Technologies Co. ke dalam daftar entitas dalam upaya untuk memblokir penjualan komponen dari AS ke perusahaan teknologi terbesar di China itu.

Huawei dituduh sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika, dan perusahaan telah membantah klaim tersebut.

Pekan lalu, Presiden China Xi Jinping mengatakan bangsanya ingin mencapai perjanjian perdagangan fase satu dengan AS yang sebagian didasarkan pada nilai kesetaraan.

Namun, Presiden Donald Trump tampaknya tidak ingin berbagi ideologi yang sama.

"Ini tidak bisa seperti kesepakatan yang setara, karena kami memulai dari bawah sementara China sudah berada di atas sana. Jadi kita harus memiliki kesepakatan yang jauh lebih baik,” kata Trump dalam sebuah wawancara di Fox News.

Para negosiator dari kedua negara terus melanjutkan negosiasi secara teratur, berusaha menjembatani perbedaan yang tersisa pada isu-isu termasuk janji China untuk membeli produk pertanian Amerika, melindungi hak kekayaan intelektual dan membuka ekonominya lebih jauh bagi perusahaan asing.

Mereka juga mengupayakan persetujuan terkait tarif apa yang akan ditarik oleh masing-masing pihak sebagai bagian dari langkah awal perjanjian.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top