Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Evaluasi Pilkada Langsung, DPR: Jangan Sampai Salah Analisis

Kementerian Dalam Negeri mewacanakan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Alasannya pilkada langsung berimplikasi pada biaya politik yang mahal.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 25 November 2019  |  22:30 WIB
Narasumber diskusi bertajuk Revisi UU Pilkada; Adakah Ruang untuk Kembali ke DPRD? bersama Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Saan Mustopa (tengah), Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah (kanan), dan pengamat politik dari UPN Adriadi Achmad (kiri), Selasa  19 November 2019. - Bisnis/John Andhi Oktaveri
Narasumber diskusi bertajuk Revisi UU Pilkada; Adakah Ruang untuk Kembali ke DPRD? bersama Sekretaris Fraksi Nasdem DPR, Saan Mustopa (tengah), Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah (kanan), dan pengamat politik dari UPN Adriadi Achmad (kiri), Selasa 19 November 2019. - Bisnis/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA -  Kementerian Dalam Negeri mewacanakan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Alasannya pilkada langsung berimplikasi pada biaya politik yang mahal.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse mengingatkan agar jangan sampai salah analisis dalam hal identifikasi masalah pilkada langsung.

Menurut dia ihwal biaya politik mahal harus jelas letak permasalahannya.

"Jangan sampai kita salah menganalisis masalahnya sehingga terapinya juga keliru," kata Zulfikar kepada Bisnis, Senin (25/11/2019).

Dia mengatakan umumnya biaya politik mahal itu di luar dari pengeluaran kampanye, saksi dan lain-lain.

Zulfikar menyebut pilkada tidak langsung juga menimbulkan biaya yang tidak murah.

Menurut dia mahalnya biaya pilkada langsung ini sebenarnya bisa ditekan. Salah satunya adalah dengan aturan dan penegakan hukum yang lebih kuat.

"Dan partainya diminta untuk berubah harus ada kritik yang kuat dari publik, agar partai mengusung paslon yang benar-benar," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Menurut dia pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi. Dia mengatakan semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, perlu dilakukan evaluasi setelah beberapa lama berlaku. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilkada kemendagri
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top