Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mewacanakan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Alasannya pilkada langsung berimplikasi pada biaya politik yang mahal.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse mengingatkan agar jangan sampai salah analisis dalam hal identifikasi masalah pilkada langsung.
Menurut dia ihwal biaya politik mahal harus jelas letak permasalahannya.
"Jangan sampai kita salah menganalisis masalahnya sehingga terapinya juga keliru," kata Zulfikar kepada Bisnis, Senin (25/11/2019).
Dia mengatakan umumnya biaya politik mahal itu di luar dari pengeluaran kampanye, saksi dan lain-lain.
Zulfikar menyebut pilkada tidak langsung juga menimbulkan biaya yang tidak murah.
Menurut dia mahalnya biaya pilkada langsung ini sebenarnya bisa ditekan. Salah satunya adalah dengan aturan dan penegakan hukum yang lebih kuat.
"Dan partainya diminta untuk berubah harus ada kritik yang kuat dari publik, agar partai mengusung paslon yang benar-benar," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Menurut dia pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi. Dia mengatakan semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, perlu dilakukan evaluasi setelah beberapa lama berlaku.
