Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rencana Pembentukan Balegnas, Komisi II DPR Sebut Penjelasan Belum Cukup

Presiden Joko Widodo bakal membentuk Badan Legislasi Nasional. Ini adalah salah satu upaya menyederhanakan regulasi buatan pemerintah yang banyak tumpang tindih.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 13 November 2019  |  16:49 WIB
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berpidato saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Konser itu merupakan kampanye akbar untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berpidato saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Konser itu merupakan kampanye akbar untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo bakal membentuk Badan Legislasi Nasional. Ini adalah salah satu upaya menyederhanakan regulasi buatan pemerintah yang banyak tumpang tindih.

Dalam rapat antara legislatif dan eksekutif, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Dolly Kurnia mengatakan bahwa badan legislasi nasional (Balegnas) menjadi salah satu fokus pertanyaan karena merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada pemilu lalu.

“Dalam lima tahun pemerintahannya [Presiden Jokowi] akan membentuk badan legislasi nasional yang tugasnya menyinkronisasi dan harmonisasi semua peraturan di bawah undang-undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Balegnas mengurusi regulasi yang tingkatannya di bawah undang-undang (UU) karena itu yang dibuat oleh pemerintah. Karena di situ yang sering tidak sama antara peraturan dibuat satu kementerian dengan instansi lain.

Gagasan Balegnas tentu disambut baik. Dolly menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan itu legislatif bertanya sejauh mana persiapannya.

“Tapi tadi karena pendalaman belum cukup, maka kami akan mengundang kembali tiga institusi dalam waktu yang akan ditentukan. Salah satu agendanya adalah bicarakan itu,” jelasnya. 

Informasi yang beredar, pemimpin Badan Legislasi Nasional adalah kader dari Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa tidak menampik adanya rumor tersebut.

“Kami belum tahu seperti apa badan ini. Kalau kami baca peraturan yang menangani regulasi dengan tugas-tugas yang banyak sekali yang dirinci UU. Akan seperti apa bentuknya, saya sendiri tidak tahu karena dia akan mengintegrasi bukan saja institusi yang menangani di pusat tetapi juga di daerah,” katanya di Kantor PBB, Rabu (30/10/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr ri
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top