Google Pertimbangkan Ubah Kebijakan Iklan Politiknya

Google tengah mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan periklanan politik di tengah-tengah perdebatan publik yang mengamuk mengenai masalah tersebut.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 07 November 2019  |  09:11 WIB
Google Pertimbangkan Ubah Kebijakan Iklan Politiknya
/Businessinsider.com

Bisnis.com, JAKARTA – Google tengah mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan periklanan politik di tengah-tengah perdebatan publik yang mengamuk mengenai masalah tersebut.

Dilansir Bloomberg, sejumlah staf di Google mengharapkan keputusan mengenai masalah ini pada awal pekan, sebelum akhirnya ditunda, seperti diungkapkan salah seorang sumber perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Belum ada penjelasan lebih lanjut apakah rencana ini termasuk menghilangkan iklan kampanye sama sekali, seperti yang dilakukan Twitter Inc., atau hanya membatasi dengan cara tertentu, seperti membatasi kemampuan untuk menargetkan audiens tertentu.

Alphabet Inc., induk dari Google, mendapatkan sebagian kecil penjualan dari iklan kampanye dari produk-produknya, seperti Google Search, YouTube dan di seluruh situs.

Seorang juru bicara Google belum menanggapi permintaan komentar. The Wall Street Journal melaporkan berita sebelumnya pada hari Rabu.

Iklan kampanye digital adalah topik politik yang hangat bagi perusahaan teknologi, yang telah menghadapi pengawasan ketat terhadap privasi, persaingan, dan dugaan bias konservatif.

Pergolakan dimulai dengan iklan kampanye pemilihan kembali Presiden Donald Trump pada Oktober, yang menuduh pejabat terdepan Demokrat Joe Biden menyuap pejabat Ukraina. Facebook Inc. menolak untuk menghapus iklan tersebut, yang memicu kritik terhadap operator jejaring sosial tersebut. Iklan itu juga tayang di Twitter dan YouTube.

Chief Executive Officer Twitter Jack Dorsey mengumumkan pekan lalu bahwa perusahaan akan mencekal iklan politik, dengan mengatakan "jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli."

Perusahaan berencana untuk menerbitkan kebijakan iklan politik baru yang menguraikan perubahan dalam beberapa pekan ke depan dan akan diberlakukan secara global mulai 22 November.

Pengumuman Twitter muncul sekitar satu jam sebelum pendiri Facebook Mark Zuckerberg menyampaikan pembelaan atas kebijakan perusahaannya yang tidak memeriksa iklan dari para politisi.

Dia mengatakan perusahaan telah memikirkan dengan seksama tentang masalah ini dan mengambil sikap pada prinsipnya, mencatat bahwa iklan politik akan menghasilkan kurang dari 1 persen dari pendapatan tahun depan.

Langkah Twitter yang melarang iklan politik menimbulkan pujian dan kritik keras dari para politisi.

Google sejauh ini menghindari pemeriksaan mengenai masalah ini. Tetapi Google, seperti Facebook, telah menargetkan agar kampanye politik membelanjakan uang pemilu menggunakan alat penargetan mereka, bukan di televisi. Kampanye pemilihan ulang Trump menghabiskan paling banyak biaya pada iklan Google sejak 31 Mei 2018, ketika perusahaan teknologi besar mulai mengungkap angka-angka tersebut.

Kampanye Trump menghabiskan lebih dari US$8 juta selama periode itu. Grup bernama Donald J. Trump For President, Inc. menjadi pembelanja iklan Google terbesar keempat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
google

Editor : Mia Chitra Dinisari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top