Ini yang Mungkin Terjadi Jika Kabareskrim Polri Diisi Calon Katrolan

Pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim mengingatkan agar pemilihan calon Kabareskrim Polri tidak didasarkan faktor kedekatan pada kekuasaan sehingga memunculkan calon katrolan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 November 2019  |  16:32 WIB
Ini yang Mungkin Terjadi Jika Kabareskrim Polri Diisi Calon Katrolan
Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz berjalan usai menyerahkan pakta integritas saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Pengamat mengharapkan pengganti Idham sebagai Kabareskrim bukanlah figur katrolan yang dipilih dengan mengabaikan merit system. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim mengingatkan agar pemilihan calon Kabareskrim Polri tidak didasarkan faktor kedekatan pada kekuasaan sehingga memunculkan calon katrolan.

Mufti menegaskan, pemilihan Kabareskrim dengan berdasar pada Merit System diperlukan untukmencegah terjadinya resistensi di tubuh Polri.

"Kalau ada calon katrolan, dekat dengan kekuasaan, resistensinya tidak sepele," kata Mufti dalam diskusi Menata Organisasi Polri di Bawah Kapolri Baru. Diskusi  yang berlangsung di Jakarta, Kamis (7/11/2019), digagas oleh Institute Demokrasi dan Keamanan. 

Mufti mengatakan selama ini jabatan Kapolri sudah dilihat sebagai jabatan politis. Jangan sampai jabatan struktural penting lainnya seperti Kabareskrim juga turut menjadi jabatan politis.

"Dalam konteks kepolisian, berbicara kepentingan bangsa yang butuh kapasitas yang melebihi rata-rata. Parameter ini harus mengimbangi persepsi subjektif. Pondasi dasarnya keseimbangan, antara pekerjaan rumah kepolisian dalam ruang lingkup reskrim," ujarnya.

Kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Idham Azis harus bebas dari intervensi politik dan memperkuat aspek pengawasan kepolisian, serta bisa memastikan aspek pembinaan, rotasi, promosi karir jabatan dengan mengadopsi aspek rekam jejak dan merit system.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan kepolisian harus menjaga dan menerapkan merit system dan menghindari intervensi politik yang bisa merusak kinerja kepolisian.

"Yang dipertaruhkan masyarakat jika intervensi politik masuk terlalu jauh, misalnya saja dalam pemilihan Kabareskrim. Jangan mengutamakan faktor kedekatan dan perkawanan. Harus dengan merit system," kata Gufron.

Dijelaskan Gufron dalam agenda reformasi kepolisian banyak catatan yang memerlukan pertimbangan. Apalagi selama ini kepolisian sebagai institusi yang citranya banyak sorotan.

"Terkait dengan peristiwa politik belakangan ini polisi banyak catatan negatif, misalnya penanganan soal keamanan dan ketertiban publik seperti unjuk rasa. Itu tantangan bagi kepolisian bagaimana mendorong kembali reformasi kepolisian terhadap perubahan dinamika perubahan sosial, hukum, ekonomi yang demikian cepat. Polisi ke depan di bawah Kapolri yang baru menjadi betul-betul diharapkan publik," ucap Gufron.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
polri, kabareskrim

Sumber : Antara

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top