Kabar24.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum agar bebas dari pengaruh dan intervensi para mafia ingin menganggu upaya pemerintah dalam menata kegiatan dunia usaha dan menarik investasi.
Pernyataan Kepala Negara itu disampaikan saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.
Presiden Jokowi mencermati bahwa program pembangunan yang dijalankan pada periode sebelumnya semestinya sudah bisa dilihat perkembangannya.
Akan tetapi, langkah berani yang dilakukan oleh korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik negara (BUMN) terhambat oleh urusan-urusan hukum.
“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” ujar Presiden.
Presiden menyatakan banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang ‘digigit’ oleh penegak hukum.
“Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka [mafia], jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, enggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
