Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 34 menteri ditambah 12 wakilnya pada Kabinet Indonesia Maju. Meski begitu masih ada partai pengusung yang belum mendapat jatah kursi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa pada dasarnya pemilihan para pembantu kepala negara adalah hak prerogatif Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu sendiri sebagai presiden dan wakil presiden.
Jokowi juga sudah meminta maaf kepada partai pendukung yang belum mendapat jatah.
“Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan forum-forum Sekjen KIK [Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma’ruf], memang ada keluh-kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Baidowi atau yang akrab disapa Awiek menjelaskan bahwa para sekjen seperti Hanura, PKPI, dan dan PBB meminta agar PPP menyampaikan kepada Jokowi dan timnya terkait mereka yang belum kebagian posisi. Baginya ini normal karena tiga partai ini juga ikut berjuang memenangkan Jokowi-Amin.
Meski begitu, PPP tidak bisa memaksa karena Jokowi-Amin yang menentukan. Tidak semuanya akan terakomodasi.
Baca Juga
“Kalau ada yang kemudian mengkritisi kesannya bagi-bagi kekuasaan, memang politik itu bagi-bagi kekuasaan. Namanya menang pilpres, ya begitu,” jelasnya.
Awiek menuturkan bahwa meski sudah tidak ada kursi di kabinet, masih ada tempat lain untuk partai pengusung dari Jokowi.
“Tapi lagi-lagi itu kita serahkan ke Pak Jokowi. Kita hanya menyampaikan bahwa ini ada aspirasi dari bawah. Toh, nanti dugaan saya masih ada wantimpres [dewan pertimbangan presiden] atau apa gitu. Kan, Pak Jokowi tahu lah kira-kira itu,” ucapnya.
