Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi terkait untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang sudah dimulai di masa pemerintahan Presiden Jokowi, masih cenderung lambat.
"Saya sangat menginginkan teman-teman [di pemerintahan] yang mengurusi reformasi birokrasi, yang menjadi urat nadinya suatu pemerintah, dapat berjalan lebih cepat," kata Agus dalam media gathering KPK, akhir pekan lalu seperti ditulis Senin (28/10/2019).
Harapan Agus tersebut dikhususkan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.
Agus melanjutkan bahwa reformasi birokrasi dinilai berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan agar bekerja lebih cepat dan efisien.
"Mudah-mudahan segera bisa terwujud dengan baik mari kita beri kesempatan," katanya.
Agus juga menyinggung soal strategi pencegahan korupsi dari Jokowi. Dia mengaku belum tahu apa yang akan dilakukan Jokowi terhadap upaya pencegahan tersebut. Terlebih, KPK sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI) Dadang Trisasongko mengusulkan agar tiga menteri yang telah dilantik untuk segera berkoordinasi dengan KPK.
Ketiga menteri itu adalah Mendagri Tito Karnavian, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Pertemuan antara pimpinan KPK dan tiga menteri itu untuk membicarakan masa depan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah ditetapkan Presiden Jokowi di periode sebelumnya.
"Tiga kementerian itu yang menjadi tim inti Stranas PK," ujar Dadang.
Adapun ketika dimintai tanggapan, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku belum ada jadwal untuk melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK.
"Belum kami agendakan."
