Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa kabinet baru pemerintahannya akan diumumkan dalam waktu dekat tak lama setelah pelantikannya. Sinyal itu juga diberikan oleh Jokowi lewat postingan media sosial Instagram milik Jokowi.
Lewat postingan itu, dia mengatakan agar warganet bersabar karena sebentar lagi akan diumumkan, tinggal menunggu waktunya.
Menurut Pengamat Politik dari Indobarometer Muhammad Qodhari, dalam memilih siapa menteri di kabinet kedua ini, Presiden Jokowi harus memilih anak buahnya yang mampu mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi yang terjadi dibelakangan ini.
“Saya kira ini wajib memilih menteri yang berkualitas, karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul Presiden,” ujarnya Sabtu (19/10/2019), dikutip dari keterangan tertulis.
Tak hanya itu, menurutnya, Presiden Jokowi juga harus mampu memilih menteri yang mengerti masalah kekinian, seperti potensi konflik di wilayah-wilayah rawan gejolak sosial. Contohnya Aceh yang terbilang sensitif benturan.
Terpenting adalah masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul. Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan saja, tetapi lebih kepada intoleransi dan radiklisme.
“Saya kira ini masalah besar ini, yang harus benar benar diperhatikan,” katanya.
Kunci dari masalah masalah diatas itu adalah ada di kementerian-kementerian dalam hal ini anak buah Jokowi di Kabinet periode dua ini. Kabinet Jokowi bisa belajar dari penyelesaian konflik di Aceh sedikit banyak memberi pengalaman empiris.
Menurutnya, kementerian-kementerian tertentu memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang kerap muncul di kalangan masyarakat. Misalnya di Kemendikbud ada Diknas, ini yang memiliki peran dalam hal ini memberikan pemahaman agar tidak terjadi permasalahan sosial.
Untuk itu peran menteri di periode kedua ini bisa mengatasi persoalan persoalan sosial yang dapat memicu konflik. Menurut Qodhari, para pembantu presiden di periode kedua harus punya pendekatan baru. “Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini.”
Di Indonesia timur masih punya masalah di Papua, di barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus jadi perhatian serius pemerintahan Jokowi-Amin. “Maka menterinya harus kuat, agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi terjadi lagi konflik intolerasi dan radikalisme ini di kemudian hari.”
Termasuk, lanjunya, Jokowi perlu memiliki menteri yang memiliki kemampuan lobi di level internasional.
