Politik Transaksional
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan bahwa politik transaksi itu tidak berarti bahwa terdapat politik uang melainkan dapat berbentuk bagi-bagian jabatan.
Donal berpendapat sebagai Ketua DPD, sosok La Nyalla dapat menimbulkan keriuhan baru. Hal itu didasarkan pada sejumlah pernyataan yang dilontarkan La Nyalla terkait penyamarataan DPD dengan DPR.
Memang dalam janji-janjinya saat pemilihan pimpinan DPD, La Nyalla menyatakan anggota DPD yang bertugas harus mendapat fasilitas untuk bisa membawa staf seperti anggota DPR. Demikian juga dengan dukungan tenaga ahli bagi setiap anggota DPD yang hanya tiga orang staf akan diperjuangkannya menjadi minimal lima orang staf.
Usulan tersebut diperkirakan akan memicu kegaduhan dan penolakan dari kalangan DPR mengingat keterbatasan anggaran negara selain tugas pokok dan fungsi antara DPD dan DPR yang memang berbeda.
Pada akhirnya, apakah citra parlemen yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR akan bisa membaik untuk periode baru dengan kepemimpinan baru di bawah Puan, Bamsoet dan La Nyalla, harus melalui uji publik. Kalau mereka lebih banyak memikirkan anggaran, tidak akomodatif dengan aspirasi rakyat dan gaduh sendiri di Senayan maka mereka akan sulit untuk mengangkat citra sebagai parlemen harapan masa depan.
