Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kuasa Hukum Bangun Cipta Tantang HIL di Forum Arbitrase

Setelah dua kali tertunda dalam dua pekan, sidang gugatan pailit yang diajukan oleh Hawkins Infrastructure Limited terhadap PT Bangun Cipta Kontraktor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya dapat digelar hari ini, Kamis (3/10/2019).
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 03 Oktober 2019  |  16:50 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi - JIBI/Rachman
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi - JIBI/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah dua kali tertunda dalam dua pekan, sidang gugatan pailit yang diajukan oleh Hawkins Infrastructure Limited terhadap PT Bangun Cipta Kontraktor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya dapat digelar hari ini, Kamis (3/10/2019).

Sidang perdana bernomor 46/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jakarta Pusat tersebut beragendakan pembacaan permohonan gugatan Hawkins Infrastructure Limited (HIL) kepada Bangun Cipta Kontraktor (BCK).

Sebelum membahas ke masalah pokok gugatan, majelis hakim mempertanyakan legalitas kedua perusahaan, utamanya kepada HIL Representative Office mulai dari alamat perusahaan, anggaran dasar, izin usaha, hingga bentuk usaha.

Terlepas dari masalah legal standing, kuasa hukum BCK Hendry Muliana Hendrawan dari AKHH Lawyers menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh HIL sejatinya masih prematur. Menurutnya, ada atau tidaknya utang dari BCK kepada HIL harus dibuktikan dulu di forum arbitrase di Singapore International Arbitration Center (SIAC). Pembuktiannya pun, katanya, merupakan ranah perdata, bukan kepailitan.

“Justru sebaliknya HIL memiliki utang kepada BCK. HIL juga belum menyelesaikan kewajibannya kepada vendor-vendor domestik di Indonesia untuk proyek Karaha,” tulis Hendry dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (3/10/2019).

Seperti diketahui, HIL mengajukan gugatan kepada BCK terkait kerja sama operasi di proyek Karaha. Dalam proyek tersebut, porsi BCK adalah 30% dan hanya sebagai kontraktor pembangunan konstruksi. Sementara HIL RO menjadi pemegang proyek mayoritas dengan porsi kepemilikan sebesar 70%.

Dalam pelaksanaan proyek, HIL dinilai tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, karena desain proyek mengalami penundaan dan perubahan berkali-kali. Hal itu berpengaruh pada pembangunan konstruksi, karena pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh BCK tergantung pada desain proyek tersebut.

Rencananya, sidang gugatan ini akan dilanjutkan pada Kamis (10/10/2019) dengan agenda pembahasan legal standing pemohon.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bangun cipta kontraktor
Editor : Surya Mahendra Saputra
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top