Bisnis.com, BALIKPAPAN—Presiden Joko Widodo telah mengumumkan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara yang baru.
Pemindahan ibu kota negara baru tersebut bertujuan mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemindahan ini bukan karena pemerintah sudah tidak mampu menata Jakarta sebagai ibu kota. Namun, pemindahan dilakukan dengan pertimbangan dampak sosial yang minim.
“Bisa saja Jakarta dibenahi [sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis] tetapi akan too painfull. Misalnya saja membenahi air limbah yang saat ini baru 2% yang terkelola melalui IPAL. Apa mau rumahnya harus diobok-obok untuk dipasangi jaringan pengelolaan limbah? Saya pikir pasti banyak dampaknya,” katanya dalam Talkshow Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara, Selasa (1/10/2019) malam.
Dia mencontohkan seorang kawannya yang mengeluh ketika terkena dampak pembangunan moda raya terpadu (MRT) di Jakarta. Showroom mobilnya harus sepi akibat adanya proyek tersebut. “Namun, saya katakan, sabar sebentar. Kalau proyek ini sudah selesai, showroom ini bisa jadi apartemen. Karena lokasinya dekat dengan Stasiun MRT,” ujarnya.
Bambang pun mengatakan membangun dari nol akan jauh lebih mudah dibandingkan harus merenovasi yang sudah ada. “Silakan bertanya ke arsitek, jauh lebih mudah mana merenovasi rumah lama atau membangun yang baru. Saya yakin 9 dari 10 arsitek akan mengatakan lebih mudah membangun yang baru,” tuturnya.
Karena itu, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah menumpuk. Nantinya, Jakarta juga akan terus dibenahi sehingga dapat menjadi kota bisnis yang diminati di Asia Tenggara bahkan dunia.
