Bisnis.com, JAKARTA -- Jepang memberlakukan kenaikan pajak penjualan dari 8% menjadi 10% setelah dua kali tertunda pada Selasa (1/10/2019).
Kebijakan ini dilihat sebagai langkah yang tepat untuk membenahi keuangan negara yang tertekan tetapi pada saat yang sama dapat menjerumuskan ekonomi ke ujung resesi dengan melemahnya sentimen konsumen.
Pemerintah Shinzo Abe telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko pada konsumsi, mereka berupaya menghindari efek dari kenaikan terakhir, pada 2014, yang menyebabkan penurunan ekonomi yang parah.
Ketika pemerintah menaikkan pajak menjadi 8% dari 5% pada April 2014, sentimen pembelian pada menit-menit terakhir yang melonjak dan penurunan permintaan pada hari berikutnya menyebabkan penurunan besar dalam belanja konsumen.
Memori pahit tersebut mendorong Perdana Menteri Shinzo Abe untukmenunda kenaikan hingga 10% sampai 1 Oktober. Akan tetapi tingkat pajak yang lebih tinggi masih akan memukul ekonomi yang menderita karena permintaan global yang melambat dan ketegangan perdagangan.
Untuk meringankan beban bagi rumah tangga berpendapatan rendah, beberapa makanan dan minuman non-alkohol akan dibebaskan dari tarif pajak yang lebih tinggi.
Baca Juga
Pemerintah juga telah menyisihkan 2 triliun yen untuk diskon dan voucher belanja serta belanja publik. Sementara itu, 300 miliar yen lainnya akan dihabiskan untuk keringanan pajak pembelian rumah dan mobil.
Akan tetapi, itu mungkin tidak cukup untuk meningkatkan konsumsi. "Penurunan tarif pajak dan sistem poin hadiah dapat membatasib eban bagi pembeli. Namun, sentimen konsumen cenderung memburuk sebelum dan sesudah kenaikan pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi aktivitas ekonomi," kata Koya Miyamae, seorang ekonom senior di SMBC Nikko Securities, seperti dikutip melalui Reuters, Selasa (1/10/2019).
Jika kerugiannya terbukti lebih besar dari yang diharapkan, pemerintah mengatakan siap untuk melakukan tindakan tambahan.
"Saya akan mengambil inisiatif untuk memeriksa situasi ekonomi dengan cermat dan mengambil langkah-langkah ekonomi tambahan secara fleksibel, jika perlu," kata Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura.
Shinzo Abe hampir pasti akan menjadi perdana menteri terlama di Jepang bulan depan. Apakah dia akan dikenang dengna kepemimpinan yang sukses, bergantung pada bagaimana ekonomi negara bertahan hingga hari ini.
"Kenaikan pajak ini akan menjadi bagian utama dari warisan pemerintahan Abe. Dia membuat langkah maju yang sangat penting untuk kondisi fiskal Jepang yang mengerikan dan ini tidak dapat dilakukan tanpa berdiri di atas landasan politik yang kuat," kata Tomo Kinoshita, ahli strategi pasar global di Invesco Asset Management Ltd.
Abe terus mendorong kebijakan kenaikan pajaknya meskipun ada kegelisahan ekonomi global, ketegangan perdagangan dan pemilihan majelis tinggi pada Juli.
Jika kebijakan ini berjalan tanpa kerusakan besar pada ekonomi atau dukungan publiknya, pemimpin Partai Demokrat Liberal yang memiliki tiga masa jabatan tersebut berhak untuk menyombongkan diri bahwa dia memecahkan formula yang diperlukan guna memperbaiki keuangan Jepang.
