Isu Papua Tidak Diagendakan Dibahas di Sidang Majelis Umum PBB

Plt. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menekankan isu kerusuhan Papua tidak akan dibahas di Sidang Majelis Umum ke-74 PBB di New York, AS.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 25 September 2019  |  20:48 WIB
Isu Papua Tidak Diagendakan Dibahas di Sidang Majelis Umum PBB
Warga mengungsi di Mapolres Jayawijaya saat terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019). - Antara/Marius Wonyewun

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menekankan isu kerusuhan Papua tidak akan dibahas di Sidang Majelis Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.

Hal ini ia sampaikan ketika menanggapi kemungkinan kerusuhan di Wamena, Papua pada Senin (23/9/2019) akan dibahas di sidang tahunan PBB tersebut.

"Selama rangkaian Sidang Majelis Umum PBB tidak ada sama sekali agenda pembahasan Papua," ujar Faizasyah di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Kalaupun nantinya ada negara yang mengangkat isu Papua dalam forum tersebut, Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia akan menggunakan hak jawab (right to reply) untuk menanggapi isu tersebut.

"Kita akan memberikan tanggapan dan meluruskan apabila ada hal-hal yang mengkaitkan dengan kepentingan politik domestik negara itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa kerusuhan di Wamena direncanakan oleh kelompok tertentu untuk mempublikasikan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

"Kami sudah pelajari apa yang terjadi itu semua terkait satu sama lain yaitu oleh kelompok tertentu direncanakan karena ada agenda international Sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa dimulai dari 9 September dan kemudian agenda besar lain adalah Sidang Majelis Umum PBB, sidang tahunan juga yang dilaksanakan di markas PBB di New York yang dimulai pada 23 September," kata Tito.

Publikasi di media nasional dan internasional ini dimanfaatkan oleh gerakan bawah tanah agar menjadi amunisi upaya diplomasi mengenai branding pelanggaran HAM di Papua melalui jaringan dalam negeri yakni Komite Nasional Papua Barat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pbb, papua

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top