Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan panduan yang benar bagi masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi terdampak.
“Kami minta menkes bicaralah. Masker standar itu seperti apa supaya mereka yang memberikan bantuan tidak kebingungan,” ujarnya.
Marwan menyoroti lambatnya sosialisasi penanganan gangguan kesehatan bagi masyarakat oleh pihak Kemenkes. Akibatnya, masyarakat bertindak sendiri-sendiri.
Politisi itu menyayangkan tindakan beberapa oknum pejabat Kemenkes yang mempersalahkan masker yang digunakan masyarakat. Sementara, pihak Kemenkes tidak menjelaskan standar yang benar.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bidang Sosial dan Bencana itu juga menyoroti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang lebih banyak bertindak setelah terjadi bencana. Padahal, seharusnya BNPB lebih banyak bertindak mencegah ke hulu sebelum gejala akan terjadinya pembakaran hutan dan lahan.
“PKB berharap pada pemerintah terutama BNPB. Harus berani berani mencegah,” ujarnya dalam acara konferensi pers di ruang Fraksi PKB DPR, Senin (23/9/2019).
Dia bahkan menyarankan agar BNPB diperkuat dengan Undang-undang agar lebih efektif dalam bertindak.
Pada bagian lain, Marwan meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dalam penanganan bencana karhutla. Pasalnya, negara asing mau membantu, tapi di internal Indonesia masih ada persoalan koordinasi penanganan.
“Pembicaraan soal bencana asap sudah tidak produktif lagi dan tidak menyentuh persoalan di masyarakat akibat saling lempat tanggung jawab,” ujarnya.
“Negara tetangga ingin membantu, sedangkan kita masih berdebat,” tambahnya.
