Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pejabat Kementerian Pertanian terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019, Kamis (19/9/2019).
Mereka yang dipanggil adalah Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementan Sukarman, dan Syukur Iwantoro selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementan.
Dalam pemeriksaan ini Suwandi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan.
"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka INY [I Nyoman Dhamantra]," ujar Juru Bicar KPK Febri Diansyah, Kamis (19/9/2019).
Ruang Dirjen Hortikultura Kementan telah digeledah KPK dalam proses penyidikan. Penyidik KPK mengamankan sejumlah sejumlah dokumen terkait dengan impor yang jadi kewenangan Kementan.
I Nyoman adalah anggota DPR Komisi VI Fraksi PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih pada 2019 yang juga telah menjerat lima tersangka lainnya.
Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.
Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia.
Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.
Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.
Nyoman Dhamantra, Mirawati dan Elviyanto disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara diduga sebagai pemberi, Chandry Suanda, Doddy dan Zulfikar disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
