Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya 132 kabupaten/kota di 21 provinsi terindikasi mengalami penurunan muka tanah atau subsiden, khususnya di kawasan pesisir, baik itu di pesisir tanah mineral maupun pesisir tanah gambut.
Merespons itu, Kemenko Maritim meluncurkan peta jalan mitigasi dan adaptasi amblesan (Subsiden) tanah di dataran rendah pesisir untuk menghindari dampak dan bencana yang lebih besar di kemudian hari.
Kegiatan ini didukung oleh Wetlands International Indonesia (Yayasan Lahan Basah) dan Institut Teknologi Bandung.
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim sekaligus Ketua Pokja Penyusunan Peta Jalan, Sahat Panggabean, mengatakan peta jalan memuat strategi prioritas yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan.
"Subsiden tanah merupakan the silent killer yang secara pelan-pelan namun pasti merusak dan bahkan menghilangkan suatu kawasan. Upaya mitigasi bisa kita lakukan jika kita bekerja sama dengan sumber daya yang sudah ada, seperti lembaga, pemda, dan perguruan tinggi. Tinggal bagaimana action kita," katanya dalam siaran pers, Kamis (19/9/2019).
Hasil penelitian menunjukkan laju rata-rata subsiden tanah di dataran rendah pesisir Indonesia bervariasi, yakni 1 cm - 20 cm per tahun. Pada saat yang sama, air laut naik rata-rata 4 mm - 1 cm per tahun.
Akibatnya, kota-kota pesisir mengalami banjir rob. Di berbagai tempat, bahkan banjir rob telah permanen. Proses penurunan muka tanah ini sangat pelan, tetapi merugikan bila tidak ada upaya lebih serius untuk mengatasinya.
"Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektare pada masa yang akan datang, misalnya di pantai timur Sumatra," tambah Sahat.
Head of Office Wetlands International Indonesia I Nyoman Suryadiputra yang juga anggota Pokja sekaligus anggota Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut mengatakan laju subsiden yang tinggi dapat menghambat upaya konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir.
"Kebakaran gambut saat ini di pesisir Sumatra dan Kalimantan akan memperparah turunnya permukaan tanah gambut, bahkan sangat merugikan pembangunan di berbagai kawasan ekonomi strategis serta ekosistem pesisir," paparnya.
Road map ini diharapkan menjadi acuan semua pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana yang diakibatkan oleh subsiden berdasarkan kaidah teknis dan keilmuan yang tepat.
Dalam dokumen ini, kelembagaan dan kebijakan yang ada telah dikaji. Lokasi-lokasi yang memiliki ancaman bahaya subsiden tanah dan harus dipantau juga telah dipetakan.
Sahat mengatakan road map akan dimasukkan ke dalam Peraturan Presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, masalah ini menjadi isu nasional yang perlu diselesaikan pemangku kepentingan.
