Kualitas Udara Palangkaraya dan Pekanbaru Masih Berbahaya

Dalam beberapa terakhir ini, kualitas udara di sejumlah kota tersebut terus memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 18 September 2019  |  11:39 WIB
Kualitas Udara Palangkaraya dan Pekanbaru Masih Berbahaya
Visualisasi kualitas udara berdasarkan data AirVisual, Rabu (18/9/2019). - Repro

Bisnis.com, JAKARTA -- Kualitas udara Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Pekanbaru, Riau pada Rabu pagi (18/9/2019) masih dalam level berbahaya, menurut data AirVisual.

Situs penyedia data kualitas udara itu mencatat indeks kualitas udara (air quality index/AQI ) di Palangkaraya pada Rabu pagi, mencapai angka 460. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara di Palangkaraya berada dalam kategori berbahaya (301-500) dengan kandungan polusi PM2.5 sebesar 460 mikrogram/m³. Adapun tingkat polusi ini dapat berubah sewaktu-waktu.

Sedangkan AQI di Pekanbaru mencapai angka 351 dengan konsentrasi PM2.5 sebesar 300,6 mikrogram/m³.

Sebagai catatan, ambang batas normal yang ditetapkan World Health Organization (WHO) untuk kandungan polusi atau partikel debu halus PM2.5 adalah 25 mikrogram/m³. Sedangkan ambang batas normal polusi PM2.5 yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah 65 mikrogram/m³.

Kota lainnya yang kualitas udaranya berada dalam kategori berbahaya, yakni Pontianak (Kalimantan Barat) dan Simpang (Jambi).

Sementara itu, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kualitas udara di Pekanbaru berada dalam kategori sangat tidak sehat dengan konsentrasi PM10 sebesar 294,93 mikrogram/m³. Padahal ambang batas normal PM10 yang diperbolehkan adalah 150 mikrogram/m³.

Dalam beberapa terakhir ini, kualitas udara di sejumlah kota tersebut terus memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Hingga kini penanganan kasus kebakaran hutan di wilayah Indonesia telah melihat berbagai pihak. TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga sejumlah stakeholder lainnya termasuk pemerintah daerah ikut dilibatkan. Bahkan Presiden Joko Widodo telah melakukan pemantauan langsung ke Riau untuk menyelesaikan kasus kebakaran ini.

KEbakaran hutan dan lahan

Pada Selasa (17/9), BNPB menyatakan asap tebal akibat kebakaran hutan menyulitkan operasi pembuatan hujan buatan. Untuk mengatasinya, BNPB berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerapkan modifikasi teknologi menggunakan kapur tohor aktif sebagai upaya menghilangkan asap karhutla.

"Radiasi matahari terhalangi kabut asap, jadi awan susah terbentuk karena penguapan terhambat. Dengan kapur tohor aktif ini diharapkan konsentrasi asap berkurang, awan terbentuk, dan garam bisa ditebar untuk hujan buatan," ujar Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Tri Handoko Seto dalam keterangan tertulisnya.

BPPT telah menyiapkan 40 ton kapur tohor aktif yang sudah disiagakan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Rencananya kapur tersebut disebar ke kumpulan asap di beberapa provinsi terdampak karhutla seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kebakaran hutan

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top