Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tampaknya siap untuk menentang undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi opsinya dalam membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepaktan (no-deal Brexit) bulan depan dan terus mengupayakan realisasi kesepakatan Brexit sebelum 31 Oktober.
Menurut seorang pejabat senior di pemerintahan Inggris, Johnson telah memutuskan sebuah rencana yang cukup kontroversial dalam persiapannya menuju negosiasi tatap muka pertama dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker pada Senin (15/9/2019).
Johnson telah berjanji untuk merealisasikan sebuah kesepakatan perpisahaan yang terbaik dengan Uni Eropa dan meratifikasikannya dengan Parlemen sebelum tenggat waktu berakhir pada 31 Oktober.
"Dia tidak akan menegosiasikan perpanjangan waktu dengan Juncker bahkan jika perundingan nanti tidak menghasilkan solusi apapun," seperti dikutip melalui Bloomberg, Minggu (15/9/2019).
Johnson sempat menyatakan bahwa dia akan menolak tawaran perpanjangan waktu, jika diberikan, oleh para 27 pemimpin Uni Eropa lainnya, pada pertemuan tingkat tinggi bulan depan.
Sebaliknya, dia justru akan mengabaikan undang-undang Inggris baru yang mengharuskannya untuk meminta perpanjangan waktu kepada Uni Eropa dan bersiap melawan lawannya termasuk oposisi Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, di pengadilan.
"Saya kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan, tetapi saya akan mengakhiri ketidakpastian dan membawa Inggris keluar pada 31 Oktober," tegas Johnson beberapa waktu lalu.
Perubahan sikap perdana menteri yang dramatis telah menaikkan taruhan krisis politik dan konstitusional Inggris terhadap upaya Brexit yang sangat sulit.
Tiga setengah tahun setelah rakyat Inggris sepakat agar mereka terpisah dari Uni Eropa, belum ada titik terang tentang solusi kesepakatan Brexit yang teratur.
Anggota Parlemen di semua sisi spektrum politik telah menyaksikan pendekatan Johnson terhadap Brexit, dan mereka semakin khawatir.
Johnson mengatakan dia bertekad untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan jika itu adalah satu-satunya cara untuk merealisasikan Brexit tepat waktu pada 31 Oktober.
Awal bulan ini, para anggota parlemen mengambil tindakan sendiri, yang berakhir dengan serangkaian kekalahan terhadap Johnson dalam upaya untuk memaksanya memoderasi strateginya.
Di bawah undang-undang baru yang disahkan oleh Parlemen bulan ini, yang bertentangan dengan keinginan Johnson, perdana menteri harus menulis surat kepada Uni Eropa untuk meminta perpanjangan jika tidak ada kesepkatan yang tercapai pada 19 Oktober dan Parlemen belum memberikan izin untuk opsi no-deal Brexit.
Perdana menteri akan terbang ke Luksemburg pada Senin (16/9)/2019, untuk pertemuan penting pertamanya dengan Juncker, disertai oleh pejabat termasuk asisten seniornya David Frost dan Sekretaris Brexit Steve Barclay.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
