Bisnis.com, HONG KONG – Pelaksaan Belt and Road Summit 2019 di Hong Kong dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjual berbagai potensi investasi.
Otto Ardianto, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Investasi dan Keuangan menjelaskan bahwa saat ini kementerian tersebut mulai menjemput bola untuk mencari peluang pendanaan dari berbagai proyek pembangun infrastruktur transportasi di Tanah Air.
“Tapi karena keuangan negara terbatas, kita butuh investasi swasta dan kita tengah melacak investor dari China, apakah itu investasi keuangan atai operasional,” ujarnya saat ditemui di sela Belt and Road Summit 2019, Kamis (12/9/2019).
Menurutnya, respons dari perusahaan-perusahaan keuangan yang turut terlibat dalam kegiatan itu cukup positif. Mereka, lanjutnya, tertarik melakukan pendanaan terkait pembangunan bandar udara dan pelabuhan dengan tenor yang panjang karena para investor itu memahami karakteristik pendanaan infrastruktur yang lebih lama dibandingkan investasi lainnya.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan finansial yang ingin terlibat pada fase setelah pelaksanaan tender proyek, ingin dipertemukan dan difasilitasi dengan pemenang tender untuk membicarakan mengenai pendanaan proyek tersebut.
Salah satu contoh proyek yang diminati adalah pendanaan pengembangan Bandara Labuan Bajo. Sebagaimana diketahui, landasan pacu bandara itu akan diperpanjang hingga 2.750 meter sehingga bisa didarati oleh pesawat-pesawat internasional seperti dari Jepang maupun China yang memiliki daya beli tinggi.
“Kami sekarang masih mengevaluasi para peserta tender. Nanti kami akan pertemukan dengan perusahaan finansial. Selain itu, kalau masih dalam tahap perencanaan, investor minta dilibatkan sejak awal berupa mempertemukan mereka dengan pihak di dalam negeri sehinga mereka bisa membentuk konsorsium,” tuturnya.
EBT DI KALTARA
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie juga turut mempresentasikan pengembangan energi baru dan terbarukan di daerahnya. Pasalnya, provinsi bungsu tersebut memiliki potensi besar di bidang energi karena memiliki sungai yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang saat ini sudah ditangani oleh PT Kayan Hydro Energy dan China Power.
“Payung hukumnya sudah ada berupa perjanjian bilateral 2016. Dalam 2 tahun terakhir kami aktif ikut pertemuan baik di Indonesia maupun di China untuk merealisasikan kerja sama,” tambahnya.
PLTA Sungai Kayan. - Kemendagri
Selain itu, pihaknya juga menawarkan kawasan industri di Kabupaten Bulungan yang letaknya tidak jauh dari pembangkit listrik tersebut. Kawasan industri ini nantinya akan dikembangkan sehingga luasnya mencapai 25.000 ha dari kondisis eksisting saat ini yakni 11.000 ha.
Kawasan industri itu menurutnya bakal menyerap 9000 megawatt energi listrik yang berasal dari lima bendungan. Energi juga akan diserap oleh pelabuhan yang akan dibangun di Sungai Kayan. Pembangunannya, kata dia, akan mellibatkan BUMN dan investor asing sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri di samping menyerap tenaga kerja.
“Memang untuk merealisasikan rencana ini jangka waktunya panjang. Bisa sampai 25 tahun dan tidak bisa instan. Tapi sebagai pemimpin daerah, kami menjamin pelaksanaan investasi,” kata dia.
KEK SORONG
Pemimpin daerah yang turut berpartisipasi dalam Belt and Road Summit yang keempat itu adalah Bupati Kabupaten Sorong, Papua Barat, Johny Kamuru. Dalam salah satu sesi diskusi terbuka, dia mempromosikan kawasan industri khusus (KEK) Sorong.
Daerah tersebut, katanya, memiliki berbagai potensi mulai dari sektor pariwisata, minyak dan gas serta kehutanan dan perkebunan. Terkait dengan KEK, menurutnya ada banyak kemudahan yang bisa dinikmati oleh para investor mulai dari kemudahaan perizinan dan pertanahan hingga pemberian keringanan pajak. Pihaknya juga mempromosikan potensi pembangunan pembangkit listrik tenaga gas karena Sorong kaya akan potensi tersebut.
“Nantinya listrik tersebut akan diserap oleh KEK. Jadi semua terintegrasi. Karena itu, silakan investor datang dan melihat potensi yang kami miliki. Ke depan Sorong akan memainkan peran yang besar karena bakal menjadi hub Australia ke negara-negara Pasifik,” ucapnya.
Selain perwakilan pemerintah, pihak swasta pun memanfaatkan kegiatan ini untuk mencari investor. Salah satunya adalah Budiman Setiawan, Direktur PT Surya Utama Putra, perusahaan yang memproduksi perangkat panel listrik tenaga surya.
Menurutnya, implementasi solar panel di Indonesia masih sangat kecil padahal memiliki peluang yang besar. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen selama lima tahun sejak tahun ini untuk mendorong pertumbuhan penggunaan energi tenaga surya hingga 6,25 GW.
“Tentunya senjang ini menciptakan pasar. Saat ini berdasarkan data Kementerian ESDM hanya sekitar 80 sampai 100 MW. Sebagai pabrikan, kami gunakan kesempatan ini untuk mengajak investor masuk ke Indonesia agar produksi dapat ditingkatkan dan harga bisa bersaing di pasar internasional karena volumenya jadi lebih besar,” tuturnya.
Jika rencana ekspansi produksi itu dapat terwujud setelah bekerja sama dengan investor, pihaknya berencana untuk mengembangkan pasar hingga ke wilayah Asia Tenggara di samping tetap menjadikan pasar dalam negeri sebagai sasaran utama penjualan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
