Data Kerusakan Akibat Kerusuhan di Manokwari Segera Dikirim ke Jakarta

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan segera menyerahkan seluruh data kerusakan akibat kerusuhan di daerah tersebut kepada pemerintah pusat.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 05 September 2019  |  13:35 WIB
Data Kerusakan Akibat Kerusuhan di Manokwari Segera Dikirim ke Jakarta
Gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Manokwari, dibakar massa, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang alami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. - Antara

Bisnis.com, MANOKWARI - Aksi unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat, yang berujung kerusuhan menyisakan sejumlah kerusakan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan segera menyerahkan seluruh data kerusakan akibat kerusuhan di daerah tersebut kepada pemerintah pusat.

Ditemui di Manokwari, Kamis (5/9/2019), Dominggus menyebutkan saat ini pendataan masih dilakukan baik terhadap fasilitas milik pemerintah, BUMN maupun swasta.

"BPBD masih melakukan pendataan, nanti kita akan tahu berapa total kerusakan yang ada dan berapa nilainya. Selanjutnya semua akan kami serahkan kepada pemerintah pusat," kata Dominggus.

Dominggus menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat kabinet membahas kericuhan yang terjadi di Papua Barat. Pada rapat tersebut Presiden juga memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk mendata seluruh kerusakan atas kerusuhan yang terjadi di dua provinsi paling timur itu.

"Sekilas kita lihat, kerusakan akibat kericuhan itu cukup banyak. Di Manokwari saja ada kantor DPR Provinsi, Gedung Majelis Rakyat Papua, BPBP, Gedung Satpol PP. Belum fasilitas lain milik BUMN dan swasta," katanya.

Menurut Dominggus pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk membangun dan mengganti seluruh kerugian. Peran pemerintah pusat sangat diharapkan dalam proses pemulihan.

"Untuk pembangunan kantor DPR dan MRP saja saya taksir biayanya bisa lebih dari Rp300 miliar yang kita butuhkan. Belum lagi kantor DPRD Kota Sorong dan Pasar Tumburuni serta kantor Dewan Adat di Fakfak," kata Dominggus.

Untuk tahun 2020 dan 2021, lanjut Dominggus, Pemprov Papua Barat telah menganggarkan program bantuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Ia tidak mau anggaran tersebut diganggu untuk program yang lain.

"Sudah pasti kita membutuhkan kucuran bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga yang ada. Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota anggarannya terbatas, sedangkan masih banyak program yang harus kita lakukan," ujar Dominggus.

Gubernur bersyukur situasi keamanan di seluruh wilayah Papua Barat saat ini sudah jauh lebih baik. Meskipun masih ada aksi unjuk rasa, hal itu tidak mengganggu stabilitas keamanan.

"Hanya di Manokwari yang masih ada sedikit demo, dan bisa ditangani aparat baik TNI maupun Polri. Daerah lain sudah sangat kondusif tidak ada demo apa-apa," kata Dominggus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
papua, manokwari

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top