Kabinet Jokowi-Ma'ruf, PPP : Koalisi Menghargai Hak Prerogatif Presiden

Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada yang ikut campur dalam menentukan kabinet periode keduanya.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 03 September 2019  |  19:10 WIB
Kabinet Jokowi-Ma'ruf, PPP : Koalisi Menghargai Hak Prerogatif Presiden
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan agar tidak ada yang ikut campur dalam menentukan kabinet periode keduanya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa semua partai pengusung menunggu keputusan Jokowi.

“Karena partai-partai khususnya Koalisi Indonesia Kerja sangat menghormati bahwaMengh itu kabinet memang hak prerogatif presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Arsul menjelaskan bahwa apabila partainya ditanya apakah PPP sudah mengajukan nama untuk kabinet di periode kedua Jokowi-Amin, jawabannya tidak. Mereka sama sekali belum diminta itu oleh Jokowi.

PPP juga tidak mau berinisiatif mengajukan nama karena bisa dianggap mengintervensi presiden. Saat sudah diberi tahu dapat berapa menteri dan posnya di mana saja, PPP akan mengajukan nama yang cocok dan sesuai kebutuhan.

Jadi, pernyatan presiden agar tidak ikut campur itu bisa dimaknai bahwa meski menteri dari partai, Jokowi memiliki keleluasaan untuk memilih siapa saja.

“Artinya apa? Belum tentu kemudian katakanlah yang diajukan kalau memang ada pengajuan oleh pimpinan partainya, misalnya [Ketua Umum] PPP Suharso sama saya selaku sekjen menandatangani a, b, c yang kita usulkan, tetapi presiden melihat yang bisa jadi menteri itu d dan e, mungkin yang jadi d dan e. Dan itu kewenangan presiden,” ucap Arsul.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ppp, Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top