Bisnis.com, JAKARTA--- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai reformasi perpajakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Dalam rapat yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi meminta supaya reformasi regulasi perpajakan segera dituntaskan supaya dapat menunjang daya saing ekonomi Indonesia.
"Ini kalau tidak salah sudah ratas keenam yang membahas mengenai reformasi perpajakan yang sangat penting, bukan hanya untuk mempercapat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi kita terutama dalam hal investasi dan ekspor. Sehingga daya tahan ekonomi negara kita semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan reformasi perpajakan harus terus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, baik dari sisi regulasi, administrasi, penerapan core tax system, penguatan basis data, sistem informasi perpajakan serta peningkatan sumber daya manusia dalam perpajakan.
Dengan reformasi tersebut perpajakan, menurut Jokowi, Indonesia bukan hanya memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya namun juga memiliki sistem administrasi perpajakan yang efisien, terintegrasi serta selalu menyesuaikan perkembangan terkini (update) terhadap perkembangan teknologi informasi.
"Terkait dari peningkatan daya saing ekspor dan investasi saya juga meminta kebijakan pemberian insentif perpajakan diberikan seperti perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, super deduction untuk pengembangan vokasi dan litbang serta industri padat karya. Betul-betul dikawal implementasinya sehingga terarah dan betul-betul bisa berikan tendangan yang besar bagi pelaku usaha. Artinya bisa nendang," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi juga mengingatkan bahwa insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan investasi. Selain insetif perpajakan, faktor lain yang memiliki peranan penting dalam peningkatan ekspor dan investasi adalah perbaikan ekosistem usaha seperti kualitas infrastruktur, penyederhanaan dan percepatan perizinan.
"Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah kepastian regulasi termasuk regulasi di bidang perpajakan. Karena itu saya minta reformasi regulasi perpajakan juga segera dituntaskan sehingga betul-betul menunjang daya saing ekonomi negara kita," kata Jokowi.
