Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai konflik Papua terjadi karena permasalahan fundamental, yaitu adanya keinginan kelompok tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI.
Meski demikian, JK tak menampik adanya pemantik konflik yakni pengucapan kalimat berbau rasisme di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu.
"Khususnya, karena satu kata yang suatu letupan. Kita tahu selalu dipersoalkan kata 'monyet' di situ," kata JK dalam acara Silaturahmi dengan Pemerintah dan Masyarakat Sumatra Barat di Hotel Inna Padang, Senin (2/9/2019).
Dalam kesempatan itu, JK juga membandingkan penyebab konflik Papua dengan demo 212 yang terjadi pada periode Pilkada DKI 2017.
Aksi demo tersebut terjadi karena ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al-Maidah ayat 51.
"Pada saat 2-3 tahun lalu terjadinya demo besar di Jakarta juga karena satu kata, Al-Maidah. Artinya, kita sendiri harus menjaga perasaan masing-masing untuk menjaga keharmonisan bangsa ini. Di samping juga kita harus mengetahui masalah yg timbul di daerah ini dan di daerah-daerah yang lain," ucapnya.
JK berharap semua pihak mendapat penyelesaian yang baik, meski terkadang terjadi kesalahpahaman.
Konflik di Papua dan Papua Barat masih belum reda. Akses internet dibatasi dan aparat keamanan terus berjaga.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut konflik di Papua dan Papua Barat telah kondusif. Perekonomian telah hidup kembali.
Wiranto mengatakan bahwa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah berjalan. Pertokoan, perkantoran mulai buka. Angkutan umum juga mulai beroperasi dan hanya sekolah masih diliburkan. Meski diakui telah tenang, hingga kini masyarakat di Bumi Cendrawasih masih kesulitan dalam mengakses internet. Penambahan aparat keamanan juga belum ditarik.
.jpg?w=300&h=221)
