Bisnis.com, PADANG -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai penanganan konflik di Nanggoe Aceh Darussalam dan Papua berbeda. Padahal, dua provinsi tersebut telah menyandang status otonomi khusus (Otsus).
"Aceh sangat aman sejak 15 tahun lalu. Setelah perdamaian kita lakukan dan otsus diberlakukan untuk dua provinsi tersebut, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Papua tetap selalu bergejolak sampai kemarin," ucap JK dalam acara Silaturahmi dengan Pemerintah dan Masyarakat Sumatra Barat di Hotel Inna Padang, Senin (2/9/2019).
Jusuf Kalla, yang saat itu sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mendapat tugas untuk merancang perdamaian.
Politisi Partai Golkar itu lantas membentuk tim juru runding, menghubungi tokoh-tokoh GAM di dalam dan luar negeri, terus berdialog, hingga akhirnya ditandatangani perjanjian damai di Helsinki pada 17 Juli 2005.
JK mengungkapkan cara dan penanganan konflik antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Pasalnya, karakter masyarakat di suatu wilayah tidak sama.
"Aceh [pasca perdamaian] Alhamdulillah orang sudah buka tengah malam, workshop, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa suatu daerah mempunyai karakter dan cara penanganan yang berbeda," imbuhnya.
Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara Aceh dan Papua, tetapi dengan sebagian besar provinsi di Indonesia.
Menurutnya, status otsus yang disematkan kepada Aceh dan Papua ternyata tidak serta-merta menciptakan kedamaian dan suasana yang terbebas dari konflik masyarakat.
"Walapun ya, minta maaf, anggaran untuk kedua provinsi tersebut jauh berbeda dibandingkan daerah lain seperti Sumatra Barat, Jawa, Sulawesi. Tapi tetap ada ketidakpuasan yang terjadi sehingga menimbulkan masalah-masalah," ucap JK.
Konflik di Papua dan Papua Barat masih belum reda. Akses internet dibatas dan aparat keamanan terus berjaga.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut konflik di Papua dan Papua Barat telah kondusif. Perekonomian telah hidup kembali.
Wiranto mengatakan bahwa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sudah berjalan. Pertokoan, perkantoran mulai buka. Angkutan umum juga mulai beroperasi dan hanya sekolah masih diliburkan. Meski diakui telah tenang, hingga kini masyarakat di Bumi Cendrawasih masih kesulitan dalam mengakses internet. Penambahan aparat keamanan juga belum ditarik.
