Unjuk Rasa Dijadwalkan Berlanjut, Layanan Transportasi Publik Hong Kong Bersiap Diri

Bisnis.com, JAKARTA -- Hong Kong kembali bersiap menghadapi aksi protes lanjutan, termasuk dengan menutup empat stasiun kereta bawah tanah dan memperketat pengamanan serta akses ke bandara.
 
Penutupan stasiun MTR dilakukan setelah operator kereta bawah tanah itu dikritik oleh media Pemerintah China karena membiarkan "para pembuat kekacauan" menggunakan layanan mereka untuk melarikan diri setelah bentrok dengan polisi. Pihak MTR juga menyampaikan mereka telah mendapat izin untuk mencegah para pengunjuk rasa mengganggu layanan kereta. 
 
Di bandara, para calon penumpang harus menunjukkan boarding pass yang valid dan paspor untuk bisa masuk ke terminal. Pengelola bandara juga telah mendapatkan surat perintah dari pengadilan untuk mencegah demonstrasi di area fasilitas transportasi tersebut. 
 
Pada pekan lalu, bandara Hong Kong sempat lumpuh setelah pengunjuk rasa menggelar aksinya di dalam bandara. Peristiwa itu membuat sekitar 1.000 penerbangan dibatalkan.
 
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (24/8/2019), ribuan warga Hong Kong membentuk rantai manusia mengelilingi kota dalam aksi damai bertajuk "Hong Kong Way" alias "Cara Hong Kong" pada kemarin malam. Koordinator unjuk rasa mengklaim ada 135.000 orang yang ikut serta. 
 
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menggunakan senter atau penerang lainnya untuk menerangi trotoar dan puncak gunung Lion Rock. 
 
Di sisi lain, Beijing telah membebaskan Simon Cheng, staf di Konsulat Inggris di Hong Kong. Dia ditahan selama 15 hari atas tuduhan melanggar regulasi manajemen keamanan publik oleh polisi di Shenzen, kota yang berbatasan langsung dengan Hong Kong.
 
Unjuk rasa yang sudah berjalan berbulan-bulan ini dipicu oleh rencana pemerintah administratif Hong Kong untuk memberlakukan RUU Ekstradisi, yang memungkinkan pelaku kejahatan di Hong Kong disidang di China daratan. Aturan itu dinilai merusak sistem demokrasi Hong Kong.
 
Sejak diserahkan oleh Inggris ke China pada 1997, kota pelabuhan ini memegang "One Country, Two Systems" yang mengacu ke Beijing. Dengan sistem tersebut, warga Hong Kong bisa menikmati kebebasan yang lebih besar dibandingkan warga China daratan. 
 
Sistem ini bakal berakhir pada 2047. Belum ada kejelasan apakah sistem tersebut akan diperpanjang atau diganti dengan sistem baru.