Presiden Apresiasi Komisi Yudisial Dalam Pengelolaan Peradilan

Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap lembaga hukum negara Komisi Yudisial.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 16 Agustus 2019  |  09:29 WIB
Presiden Apresiasi Komisi Yudisial Dalam Pengelolaan Peradilan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA--Dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap lembaga hukum negara Komisi Yudisial.

Jokowi menyebutkan Komisi Yudisial telah berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan.

"Komisi Yudisial telah menjalankan fungsi pre-emtif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi juga menilai Komisi Yudisial telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim. Lembaga ini juga telah melalukan pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.

Fungsi represif Komisi Yudisial juga dinilainya telah dijalankan dengan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim.

Selain mengapresiasi kinerja Komisi Yudisial, Jokowi pun menyampaikan penghargaan kepada Mahkamah Agung (MA) yang terus melakukan inovasi serta berupaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi, Jokowi menyebutkan lembaga ini terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di Indonesia.

"Saya mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Nota Keuangan

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top