Bisnis.com, MALANG—Perguruan tinggi (PT) perlu mengembangkan pendekatan interdisiplin dalam pemecahan masalah kartena sifat ilmu di Revolusi Industri 4.0 telah bertransformasi menjadi pohon belantara sehingga ilmu pengetahuan tidak ada lagi yang monodisiplin.
Penegasan itu disampaikan Menseneg Profesor Pratikno saat menjadi pembicara kunci Konvensi Nasional Ilmu-ilmu Sosial Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (8/8/2019).
“Sudah saatnya perguruan tinggi menggunakan pendekatan interdisiplin, di mana pemecahan suatu masalah, juga harus dengan menggunakan sudut pandang ilmu yang lainnya,” katanya.
Dia mencontohkan pada perusahaan teknologi Gojek. Nadiem Makarim, yang merupakan orang ilmu sosial membangun bisnis dengan misi sosial. Ia mengidentifikasi masalah yang ada pada masyarakat saat ini. Akhirnya ia memberikan solusi dengan memanfaatkan Big Data dengan pendekatan datascience.
Lewat pendekatan ini, ilmu sosial dapat diolah dengan teknologi dan menjadi sesuatu yang bernilai. “lmu sosial adalah di mana sebuah masalah bisa diidentifikasi, dan solusi dapat ditemukan. Terlebih, di Indonesia saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0. yang mana segala solusi bisa juga diselesaikan dengan teknologi,” tuturnya.
Karena itulah, menurut dia, SDM yang unggul dan dapat berkembang apabila memiliki karakter ilmuwan sosial masa kin, berwawasan luas, melihat segala hal dengan perspektif yang berbeda, fleksibel dan responsif, serta cakap berargumentasi.
“Pembangunan sumberdaya manusia ke depan harus dilandasi jiwa pejuang, determinasi tinggi untuk maju dan belajar berdasarkan empati dan sosiability, agar generasi masa depan Indonesia dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkemajuan serta mampu menghadapi segala tantangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sosiolog UI Ery Seda dalam pemaparannya menyebut ada beberapa implikasi sosial dari pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan lebih jauh oleh para pegiat ilmu-ilmu sosial.
Secara umum, implikasi pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pemerataan hasil pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung, serta meningkatkan konektivitas.
“Pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, mengurangi disparitas antarwilayah, antarkawasan, dan antarpendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin dalam upaya pemerataan pembangunan,” katanya.
Ketersediaan infrastruktur juga dapat menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi.
Namun sebaliknya, pembangunan infrastruktur juga memiliki implikasi negatif, yakni terjadinyua konflik agraria karena pembebasan lahan seperti pada kasus yang terjadi di pembangunan infrastruktur Trans Papua dan kasus pembangunan Trans Jawa.
Pembangunan infrastruktur ini berpotensi menimbulkan deagrarianisasi serta mendorong urbanisasi. “Dari kasus ini kita perlu membedakan, secara konseptual tentang dampak dengan perubahan sosial,” kata Ery.
Ketua dewan pertimbangan HIPISS Prof. Ravik Karsidi menyebut, pada periode kedua ini pemerintah telah mencanangkan prioritas pembangunan Infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.
“Untuk investasi infrastruktur kembali modalnya akan berlangsung lama, sementara pengembangan SDM modal malah mungkin tidak akan kembali, tetapi merupakan sesuatu yang wajib diadakan agar kita bisa mengikuti perkembangan dunia yang menuntut berubah,” katanya.
Sosiolog Unair Prof. Bagong Suyatno mengarakan di setiap pembangunan infrastruktur selalu ada pihak yang diuntungkan dan bahkan dirugikan. “Kalau satu daerah yang kurang maju dihubungkan melalui sebuah infrastruktur ke daerah yang lebih maju, apakah selalu menguntungkan daerah yang kurang maju?” ungkapnya.
Karena itulah, kata dia, kuncinya adalah pada peningkatan kualitas SDM-nya. Agar pembangunan infrastruktur bisa menghasilkan dampak positif bagi perubahan sosial yakni diperlukan integrasi yang baik di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, dan administrasi.
Selain itu juga diperlukan strategi khusus membangun SDM melalui reformasi bidang pendidikan, mental dan birokrasi khususnya capability yang mampu menyesuaikan tuntutan baru perubahan sosial.
