Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah terkait di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memprioritaskan langkah-langkah pencegahan.
Hal tersebut dikemukakannya ketika menyampaikan sambutan dalam "Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019" di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Yang paling penting, pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bingung. Nunjang palang, menanggulangi. Kalau sudah gede [api], apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya," ucap Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, dia memerintahkan para gubernur, Panglima Kodam (Pangdam), dan Kapolda untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk sigap ketika ada titik api baru.
"Pertama, prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau," jelas Kepala Negara.
Khusus untuk BRG, Jokowi menekankan pentingnya penataan ekosistem gambut melalui pengecekan secara konsisten. Terutama, dari sisi tinggi permukaan air dan tanah agar gambut bisa tetap basah saat musim kemarau.
Baca Juga
Dia mencatat tingkat kerugian akibat karhutla cukup besar yakni sekitar Rp221 triliun dengan lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare (ha) pada 2015.
Jika merujuk pada data 2015, tingkat karhutla diklaim turun 81 persen pada tahun ini. Namun, ketika dibandingkan dengan 2018, angka karhutla tahun ini tercatat naik.
"Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," tegas Presiden.
.jpg?w=300&h=221)
