Bisnis.com, JAKARTA - Desakan agar rapat pleno DPP Partai Golkar segera digelar mulai muncul lantaran kegiatan rutin ini belum pernah terlaksana sejak awal 2019.
Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar menyurati Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar segera menggelar rapat pleno. Rapat pleno, berdasarkan AD/ART Golkar, harus digelar secara berkala.
Desakan agar Airlangga segera menyelengarakan pleno disampaikan Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi UKM Dhifla Wiyani, Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Marlina Irwanti, anggota Bidang Pemuda DPP Nofel Saleh Hilabi.
"Saya sebagai salah satu pengurus harian dan pengurus pleno, sebagai Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat menyerahkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto terkait dengan kewajiban DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakan rapat pleno," kata Marlina kepada wartawan, Senin (5/8/2019).
Menurut Marlina, dalam AD/ART telah diatur bahwa rapat pleno wajib digelar minimal sekali dalam dua bulan. Namun, sejak 2019 dimulai belum ada rapat pleno yang digelar DPP Partai Golkar.
Desakan agar rapat pleno diselenggarakan muncul karena pengurus Golkar menganggap ada beberapa hal yang harus dibahas bersama Airlangga. Salah satunya yakni evaluasi Golkar setelah Pemilu 2019.
Pada Pileg 2019 suara Golkar berada di bawah PDIP dan Gerindra. Partai berlambang pohon beringin ini meraih 12,31 persen suara, di bawah suara PDIP yang meraih 19,33 persen dan Gerindra dengan 12,57 persen.
"Tentu saja membahas persiapan 2019 yang sudah memasuki agenda Munas Partai Golkar," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Nofel Saleh berkata, surat desakan agar pleno diselenggarakan sudah diterima Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Hakim Komarudin dan Kepala Sekretariat DPP Golkar Romly.
Menurut Nofel, rapat pleno harus digelar untuk menentukan arah Partai Golkar ke depannya. Salah satunya evaluasi dan program setelah memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dia mengklaim surat desakan sudah diteken 189 pengurus rapat pleno.
